Surabaya - Upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam industri peternakan dan kesehatan hewan terus digaungkan. Salah satu wujud nyatanya ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dan PT Napindo Media Ashatama (Napindo) dalam rangkaian Indo Livestock 2025 Expo & Forum di Grand City Convex, Surabaya, Kamis, 3 Juli 2025.
LoI tersebut menjadi landasan strategis menuju penyelenggaraan Indo Livestock ke-19 di Jakarta pada 2026 mendatang.
Sekretaris Ditjen PKH, Tri Melasari, hadir langsung mewakili Kementan dalam penandatanganan tersebut.
Ia menyampaikan apresiasi atas konsistensi Napindo dalam menyelenggarakan pameran dan forum bertaraf internasional yang mampu mendorong kemajuan sektor peternakan nasional.
“Selain sebagai sarana pameran dan promosi, di forum ini kita bisa bertukar informasi dan bersinergi untuk penguatan peternakan dan kesehatan hewan Indonesia,” kata Tri.
Baca juga: BRI Life Dorong Daya Saing UMKM di Sleman
Kementan, lanjutnya, terus mendorong penguatan sektor peternakan sebagai penyedia utama protein hewani yang berkualitas dan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan komitmen Ditjen PKH untuk melaksanakan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi, aksesibilitas, inovasi, serta edukasi konsumsi protein hewani.
“Upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa sinergi semua pihak,” ujarnya.
Poin Penting BNI Sekuritas menggandeng Yayasan KSE melalui program CSR We Move, We Share, We… Read More
Poin Penting BRIDS dan Pegadaian meluncurkan layanan Gadai Efek Online di aplikasi BRIGHTS, memungkinkan investor… Read More
Poin Penting PT Phapros Tbk (PEHA) mencetak laba bersih Rp7,7 miliar per September 2025, berbalik… Read More
Poin Penting Unilever Indonesia membagikan dividen interim 2025 sebesar Rp3,30 triliun atau Rp87 per saham,… Read More
Poin Penting IFAC menekankan pentingnya kolaborasi regional untuk memperkuat profesi akuntansi di Asia Pasifik, termasuk… Read More
Poin Penting BAKN DPR RI mendorong peninjauan ulang aturan KUR, khususnya agar ASN golongan rendah… Read More