Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group
TIADA guruh di langit, tak ada hujan badai di pasar uang. Tiba-tiba saja, Perry Warjiyo lengser. Bukan karena habis masa jabatan. Bukan pula karena penyakit seperti Hotman Paris Hutapea atau Nanik S Deyang yang “menggerogoti” tubuh. Ia dikabarkan “dipaksa” mengundurkan diri. Cerita ini persis ketika memaksa petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – yang narasinya dianggap gagal menangani rontoknya pasar modal.
Didesak. Dipanggil secara “halus” untuk meletakkan jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang seharusnya dijaga sekuat karang di tengah samudra. Drama Istana kembali digelar. Kali ini panggungnya bukan parlemen, melainkan kantor tempat rupiah dijaga konon dengan independensi yang disucikan undang-undang.
Alibi resmi sudah disiapkan. Rupiah terus terperosok. Cadangan terkuras, dan suku bunga sudah dinaikan. Perry dinilai gagal mengendalikan nilai tukar. Di ruang-ruang redaksi dan obrolan warung kopi elite, sinyalemen ini disebar bak benih yang ditabur di tanah gersang: tak akan tumbuh, tetapi cukup untuk menciptakan ilusi bahwa ada yang bertanggung jawab.
Baca juga: Breaking News! Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI
Gubernur BI dijadikan tumbal. Tumbal dari kegagalan struktural yang akarnya jauh lebih dalam daripada sekadar salah menghitung suku bunga – jika itu dianggap salah. Dan, pasal-pasal pun sudah disiapkan oleh UU P2SK (amandemen) 2026 – yang memperbolehkan mengevaluasi Gubernur BI, OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Ada sumber-sumber membisikan kepada mengapa Perry mendadak mundur? Ada tukang “kompor” yang membuat Perry “dipaksa” harus mundur. Dan, Perry pun memilih mundur, dari pada dievaluasi oleh DPR, atau di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijadikan alat sandera pemerintah kepada BI. Sebab, hampir tidak ada alasan “objektif” Perry Warjiyo harus mundur.
Mari kita bongkar teater kebijakan ini. Sejak kapan stabilitas rupiah semata-mata menjadi urusan satu orang “Perry Warjiyo” di gedung Thamrin? Rupiah melemah bukan hanya karena Perry lupa memutar tombol moneter. Ada badai global: suku bunga tinggi negara maju, perang dagang, ketegangan geopolitik.
Ada pula badai lokal bikinan sendiri. Proyek-proyek mercusuar yang haus impor besar-besaran menggerus cadangan devisa. Kebijakan hilirisasi memaksa negeri ini mendatangkan mesin, komponen, dan bahan baku dari luar dengan mata uang asing. Neraca perdagangan meringis.
Lalu siapa yang menanggung beban? Siapa yang harus menjelaskan bahwa kapal besar bernama Indonesia ini bocor bukan hanya karena nakhoda BI, melainkan karena arsitek pelayaran di atas geladak utama tak mau mengakui bahwa layar yang dipasangnya terlalu lebar untuk angin yang ada?
Pemerintah lihai memainkan narasi. Ketika rupiah menguat sesaat, itu karena kinerja fiskal yang cemerlang. Ketika rupiah limbung, BI dijadikan kambing hitam. Pola ini sudah basi. Seperti ritual tahunan petani yang menyalahkan hujan ketika panennya gagal, padahal benihnya sendiri sudah busuk sebelum ditanam. Istana ingin perahu BI mendayung sesuai arah angin politiknya.
Dayung harus seirama dengan irama populis: suku bunga rendah, kredit longgar, subsidi energi membengkak, belanja bansos bertebaran. Siapa yang menentang, akan disingkirkan dengan “surat sakti” panggilan tertutup. Bukan lagi surat berisi ancaman berdarah, melainkan tekanan yang dibungkus bahasa diplomasi tingkat tinggi.
Inikah roh reformasi yang kita bela mati-matian pada 1998? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI disusun dengan semangat menyucikan independensi bank sentral. Lembaga ini digadang-gadang menjadi benteng terakhir yang tak boleh dimasuki prajurit politik. Gubernur BI hanya bisa diberhentikan melalui mekanisme ketat: melanggar undang-undang, terbukti pidana, atau berhalangan tetap.
Bukan karena dianggap tidak cakap oleh segelintir elite yang selera kebijakannya lebih sering berubah daripada arah mata angin musim pancaroba. Tapi sekarang, independensi itu menguap seperti kapas yang beterbangan ditiup badai politik. Undang-undang tinggal fosil hukum. Patung garuda masih berdiri gagah, namun cakarnya telah dipotong.
Perry Warjiyo boleh jadi bukan gubernur yang sempurna. Setiap bankir sentral punya kelemahan. Namun, menggusurnya di tengah jalan dengan alasan tekanan nilai tukar adalah preseden yang mengerikan. Ini mengirim pesan ke pasar: bahwa BI kini hanyalah kepanjangan tangan Istana. Instrumen moneter bisa diintervensi kapan saja sesuai kebutuhan politik jangka pendek.
Kredibilitas adalah nyawa bank sentral. Begitu kredibilitas itu wafat, rupiah bukan hanya akan melemah, melainkan akan sekarat tanpa ada yang bisa menolong. Pasar tidak bodoh. Mereka bisa membaca: jika seorang gubernur bisa dijatuhkan karena tekanan politik, maka kebijakan BI selanjutnya akan selalu tunduk pada suara yang paling keras di lingkar kekuasaan, bukan pada hitungan neraca dan proyeksi inflasi.
Ini soal demokrasi ekonomi yang berubah menjadi demokrasi selera penguasa. Dulu kita merdeka dari tirani politik, kini kita dikangkangi oleh tirani kepentingan. Bank sentral sejatinya adalah penjaga malam yang memadamkan api ketika semua orang tertidur. Tapi bagaimana bisa menjaga jika alarmnya terus dibungkam?
Independensi BI bukan sekadar jargon agar bank sentral bisa bertingkah sewenang-wenang. Ia adalah pagar agar moneter tidak dijadikan pelacur fiskal. Ketika pagar itu diruntuhkan, maka kebijakan uang akan mengalir bukan ke sektor produktif, melainkan ke proyek-proyek yang melegitimasi kekuasaan menjelang pemilu.
Yang mendapat durian runtuh dari drama ini bukan petani, bukan buruh, bukan pelaku usaha kecil. Mereka yang memiliki akses langsung ke pusat kuasalah yang tersenyum. Suku bunga bisa dipaksa turun agar kredit investasi besar kembali mengalir. Rupiah boleh lemah, toh eksportir sumber daya alam besar yang terafiliasi lingkaran dalam akan menikmati windfall dollar.
Sementara rakyat kecil menanggung ongkosnya: harga pangan membubung, tabungan tergerus inflasi. Di sinilah ironi Sjahrian mencapai puncaknya: padi yang ditanam rakyat mengering sebelum panen, sementara kapas empuk yang dipintal di ruang rapat Istana tetap laku mahal.
Apa yang terjadi di Thamrin hari ini adalah gema dari kecenderungan otoritarianisme yang menyamar sebagai efisiensi. Jika diaminkan, maka ke depan semua lembaga pengawas, semua benteng independen, akan diperlakukan sama.
KPK tinggal menunggu giliran. Mahkamah Konstitusi bisa kembali ke masa kelam. Semua akan diatur oleh satu komando. Demokrasi ekonomi kita akan menjadi perkebunan tertutup, tempat pengelola diangkat dan dipecat sesuai selera tuan tanah.
Akhirnya rupiah adalah penanda kedaulatan sebuah bangsa. Di atasnya terpampang gambar para pahlawan yang berjuang melawan kolonialisme. Namun kolonialisme gaya baru kini tak datang dari kapal-kapal asing. Ia datang dari dalam: dari mentalitas kekuasaan yang tak tahan mendengar kata “tidak”.
Ketika BI kehilangan hak untuk berbeda pendapat dengan pemerintah, ketika gubernurnya bisa “dijungkalkan” hanya karena tidak sejalan dengan selera Istana, maka kita sedang menyaksikan pemakaman kedaulatan moneter secara perlahan.
Akankah kita menjadi bangsa yang hanya bisa menonton rupiahnya terkapar. Sementara pemilik kapal besar menguras isi lautnya dan abdi dalem kekuasaan menukar cadangan devisa dengan pundi-pundi politik jangka pendek? Ataukah kita akan bangkit, mempertanyakan, dan menghentikan kekeliruan ini sebelum perahu terakhir penjaga rupiah benar-benar pecah dihantam ombak keserakahan? Tanya pada angin malam. Sebab langit Jakarta pekat, dan suara akal sehat kian sayup-sayup ditinggal gegap gempita ambisi.
Siapa penggantinya? Menurut sumber Infobank, orangnya sudah “disiapkan” lama. Ia yang selalu menyalahkan BI, karena rupiah rontok. Bahkan, ketika rupiah “jebol” di atas Rp.18.000 beberapa waktu lalu, nama itu hampir jadi Gubernur BI. Bahkan, Perry Warjiyo juga sudah dipanggil oleh “orang kuat” di DPR, meski kabar pemanggilan ini dibantah oleh orang kuat itu. Hanya menyebut posisi Perry kritis sebagai Gubernur BI. Meski, kabar pemaksaan pengunduran diri ini dibantah oleh Pemerintah.
Dan, kemungkinan besar Perry “dipaksa” mundur, seperti petinggi OJK yang narasinya juga mundur, padahal dipaksa mundur. Pengganti sementara Destry Damayanti, Deputy Gubernur Senior (DGS), karena nama pengganti Perry Warjiyo sebenarnya sudah disiapkan Istana. Dan, nama itu sudah ada ditangan Presiden — dan sudah diamini oleh DPR. Maka, sejak hari ini independen BI tinggal kenangan, dan menghancurkan “kuda-kuda” BI sebagai bank sentral.
Kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Perry Warjiyo selama menjadi Gubernur BI. Apalagi, kebijakan BI selalu disalahkan, menaikan suku bunga salah karena akan menghanurkan sektor riil. Lalu, intervennsi pasar disalahkan juga karena cadangan devisa berkurang. Lalu, jika BI tidak boleh menaikkan suku bunga dan intervensi dalam mengendalikan rupiah, lalu kebijakan apa? Kecuali memang menginginkan kursi Gubernur BI. Dan, jika ketua OJK dan Gubernur BI mundur tentu sektor keuangan sudah bisa disebut “darurat”. Jelas, ini signal buruk bagi pasar keuangan yang sedang menuju pemulihan (*)
