Pemerintah harus bergerak cepat dalam mengatasi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akibat kondisi perekonomian nasional. Rezkiana Nisaputra
Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta agar pemerintah dapat fokus memperbaiki kondisi perlambatan ekonomi nasional yang saat ini tengah terjadi. Pasalnya perlambatan ekonomi ini sudah berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran.
“Saat jamannya SBY, meski pertumbuhan dibawah 5% tapi pengangguran tidak meningkat. Tetapi sekarang mengalami peningkatan. Ini bagaimana pemerintah berupaya agar jangan sampai terjadi PHK” ujar Ekonom Senior INDEF Didik J. Rachbini di Jakarta, Rabu, 2 September 2015.
Menurutnya, saat era di Pemerintahan SBY, tingkat pengangguran dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari 7,4% menjadi 5,7%. Namun demikian, kata dia, saat di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pengangguran justru naik dari 5,7% menjadi hampir 6%.
“Ini berarti per kuartal ada 300 ribu orang yang menganggur. Ini baru pengangguran yang terbuka, belum yang tertutup. Jadi pertahanan pertama dari ekonomi kita sudah jebol, yaitu pengangguran,” tukas Didik.
Sementara ditempat yang sama, Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati menegaskan, pemerintah harus memiliki data yang pasti terkait jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat ini. Hal tersebut dianggap penting, karena sebagai dasar untuk memitigasi gelombang PHK yang lebih besar.
“Kalau Pak Hanif (Menaker) bilang ada 60 ribu orang yang di PHK, tapi serikat buruh bilang sudah lebih 100 ribu. Ini perlu diklarifikasi, karena terkait emergency rescue yang harus dilakukan pemerintah,” ucap Enny.
Menurutnya, jumlah PHK bisa lebih besar jika dihitung dari sektor usaha non-formal. “Kalau yang lapor saja 60 ribu, bagaimana perusahaan yang tidak melapor. Yang lapor itu adalah industri yang formal, yang dokumen-dokumen hukumnya lengkap. Kalau misalnya satu perusahaan PHK 1-5 orang, dikali sekian ribu sudah berapa ribu yang di PHK,” tutupnya. (*)
@rezki_saputra
