Jakarta–Ekonom Institute Development of Economics and Finance (INDEF), Bustanul Arifin menilai, salah satu penyebab ketimpangan dan kesenjangan kota dan daerah di Indonesia ialah otonomi daerah.
Otonomi daerah yang pada awalnya dimaksudkan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun daerahnya, namun hal tersebut justru tidak terjadi karena otonomi daerah hanya dijadikan sasaran untuk kekuasaan politik.
“Kita salah mengambil lompatan kebijakan, yang hipotesis awal dengan ada Pemda pelayanan jadi dekat ke rakyat, namun disalahgunakan untuk kekuasaan partai dan politik,” ungkap Bustanul dalam “Seminar Nasional Mengutai Solusi Ketimpangan” di IPMI International Business School, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.
Baca juga: Pemerintah Perlu Perhatikan Ketimpangan Ekonomi
Dalam otonomi daerah, Pemerintah Pusat memberikan sokongan kepada Pemda untuk membangun daerahnya dengan menggelontorkan dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, ucap Bustanul, peningkatan dana perimbangan tersebut justru tidak diimbangi dengan perbaikan ketimpangan.
Tercatat pada 2011, dana perimbangan yang digelontorkan pemerintah pusat mencapai Rp316,7 triliun, namun indeks rasio gini masih sebesar 0,41. Kemudian pada 2016, dana perimbangan melonjak cukup drastis menjadi Rp795,4 triliun. Sayangnya, dengan dana perimbangan yang melonjak hampir lebih dari 150 persen tersebut, indeks rasio gini hanya turun tipis menjadi 0,39.
“Karena digelontorkan dengan dana perimbangan pun, ketimpangan juga naik. Masalahnya dalam policy making process yang tidak benar,” tutup Bustanul. (*)
Editor: Paulus Yoga
