Eksistensi Kementerian Perhubungan terletak pada keselamatan transportasi. Darto Wiryosukarto
Jakarta–Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan belanja modal (investasi) selama tahun ini sebesar Rp64,95 triliun sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Anggaran terbesar dialokasikan untuk Direktorat Perhubungan Laut. Ini sejalan dengan program unggulan pemerintah di sektor kemaritiman. Dari total anggaran sebesar itu, 56% diperuntukkan bagi pembangunan pelabuhan dan pengerukan. Selain ke perhubungan laut, anggaran juga dialokasikan ke perkeretaapian, perhubungan udara dan perhubungan darat.
Namun, dengan anggaran sebesar itu, hingga saat ini, yang terlihat jelas dan dirasakan oleh publik baru pembangunan sarana dan prasarana kereta api. Ini pun sebetulnya telah dimulai sejak Ignasius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI).Seperti apa sebetulnya roadmap di Kemenhub pada era Jonan sebagai Menteri Perhubungan? Untuk mengetahui hal itu, Karnoto Mohamad, Darto Wiryosukarto, dan Erman Subekti (fotografer) dari Infobank mewawancarai Jonan di ruang kerjanya, awal Juli lalu. Petikannya:
Anda dikenal publik karena berhasil melakukan “revolusi” pelayanan di PT KAI. Namun, di Kemenhub, orang belum melihat “prestasi” Anda seperti saat memegang KAI. Ini karena memang Anda belum melakukan apa-apa lantaran baru menjabat atau karena publik tidak tahu yang sudah Anda lakukan?
Waktu saya masuk kereta api (PT KAI), itu juga perlu waktu untuk transisi, untuk perbaikan internal yang tidak menarik untuk diceritakan. Itu kira-kira waktunya satu tahun setengah. Setelah itu, diadakan perubahan fundamental dan terus, walaupun saya tidak ada di situ. Mudah-mudahan begitu. Saya selalu percaya bahwa perbaikan itu, terutama pelayanan publik, harus dimulai dari internal. Internalnya dulu dibenahi, enggak usah sampai 100 nilainya. Misalnya, saya masuk itu nilainya 60, ya coba kita benahi sampai 75 dulu, baru setelah itu perbaikan-perbaikan layanan publik.
Apakah di Kemenhub Anda perlu waktu 1,5 tahun?
Di sini (Kemenhub), saya baru bulan kesembilan. Apakah butuh 1,5 tahun? Saya kira, tidak. Karena, ini organisasinya adalah organisasi regulasi, regulator. Kalau organisasi operator itu lebih berat karena pekerjaan fisiknya di lapangan banyak sekali, teknis sekali. Saya bilang sama teman-teman di sini, kita setahun deh. Setahun itu kapan? Kira-kira setahun itu sampai dengan September (2015). Nah, ini tes besar sekarang, operasi Lebaran. Makanya, kalau enggak kelihatan, saya kira memang belum kelihatan. Namun, organisasi regulasi itu tidak bisa terlalu kelihatan seperti organisasi operator. Kalau operator, langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Selama ini soal perizinan menjadi momok di Kemenhub. Bagaimana pada era Anda?
Perizinan saya kira sejak enam bulan terakhir sudah membaik. Cepat sekali dibandingkan dengan proses yang sebelumnya. Saya enggak bilang proses yang sebelumnya jelek. Namun, ini tingkat speed saja. Kalau dokumen, masih ada menteri yang bikin peraturan sendiri bahwa kalau sampai ke menteri itu maksimum lima hari kerja. Enggak ada saya kira. Enggak banyak yang begitu. Saya bikin, masuk ke saya, selama saya ada di Jakarta, pasti kira-kira satu-dua hari sudah paling lama, kecuali saya minta penjelasan. Itu satu.
Dua, perbaikannya apa. Soal transportation safety, keselamatan transportasi. Ini penting karena jiwa dari kementerian ini, kenapa kementerian ini harus ada, ini yang penting. Menurut saya, keselamatan transportasi menjadi domain utama dari eksistensi kementerian ini. Yang lain boleh enggak ada. Misalnya, pembangunan bandara (bandar udara) baru, pelabuhan baru, itu boleh saja dibuang kalau suatu hari sudah enggak perlu. Itu ‘kan tambahan tugas pembangunan nasional. (bersambung ke halaman selanjutnya)
Soal keselamatan transportasi, apakah ada peningkatan?
Menurut saya, sudah. Ini bisa dicek. Misalnya, waktu kecelakaan AirAsia, itu pas dua bulan saya di sini, pas tanggal 28 Desember. Sekarang pengawasan atas keselamatan itu ketat sekali. Cuma, memang begini, apakah itu menjamin tidak ada kecelakaan? Sulit, itu enggak bisa diomongkan. Regulasinya akan diterapkan sungguh-sungguh, tapi akhirnya akan tergantung pada operator.
Dari segi regulasi, soal keselamatan dan pelayanan publik; pelayanan transportasi umum, baik kualitas maupun kuantitasnya; dan peningkatan kapasitas, tiga itu ya safety. (Untuk) kualitas pelayanan transportasi publik dan kapasitas transportasi publik itu, selama sembilan bulan (kami) menerbitkan 150 peraturan menteri, satu setengah hari bisa satu.
Peraturan itu menggantikan yang lama?
Enggak, nambah. Karena, dulunya belum ada. Ini persoalannya apa? Ini diterapkan kelihatan enggak? Kalau regulator menerapkan ini, yang kelihatan ya di sisi operator. Misalnya, waktu Lion Air delay besar, akhirnya diminta untuk memasukkan tentang SOP delay management. Mereka masukkan, kami koreksi. Kami enggak mempersulit kok.
Akhirnya, sampai kita oke, baru izin rute yang baru dikasih. Kalau enggak, kami enggak akan kasih izin rute baru. Dan, dia harus komitmen dalam enam bulan bikin ISO untuk dapat sertifikat ISO tentang delay management ini. Garuda lakukan hal yang sama. Kalau delay, karena apa pun, terus berantakan delay-nya, lebih dari satu hari masih enggak bisa selesai di hari yang sama, ya harus bikin delay management, harus presentasi di sini. Itu peraturannya. Dan, kami akan minta Garuda untuk bikin ISO untuk review itu.
Kecelakaan kapal laut?
Saya kira, menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Menurunnya banyak enggak? Saya enggak tahu persis, angkanya enggak ingat. Tahun lalu insiden dengan accident transportasi laut itu 450 lebih. Tahun ini, sampai dengan Juni, kalau insiden ya dengan accident segala macam, saya kira 100 itu tidak sampai. Result-nya itu memang enggak bisa kelihatan langsung.
Nah, ini ada lagi Bandara Soekarno-Hatta dengan kebakaran outlet komersial. Itu sekarang kami paksa, kami review: bagaimana outlet-outlet ini, apakah memenuhi standar kelayakan atau tidak, standar keamanan bandara, standar keselamatan. Kalau enggak, ya kami peringatkan, suruh bikin collective action, dan sebagainya. Ini yang dilakukan.
Jadi lebih sulit?
Enggak juga. Lion setelah diminta bikin SOP delay management sekarang ontime performance (OTP)-nya Lion saya kira rata-rata naik. Saya yakin, OTP-nya Lion Air, menurut catatan kami, rata-rata setiap hari tiga bulan terakhir mungkin sudah di atas 80%. Membaik ‘kan. Itu yang bisa dilakukan.
Itu output-nya kelihatan, tapi enggak populer ya?
Karena itu operator, beda.
Waktu Anda masuk KAI, langsung mengubah culture. Bagaimana di sini (Kemenhub)?
Di sini juga.
Waktu di KAI, dengan quick win strategy karena itu operator. Nah, di sini ada kesulitan seperti apa untuk mengubah culture?
Quick win strategy kalau di regulator itu menurut saya kurang pas. Kalau quick win strategy diterapkan di regulator, akhirnya tidak mendasar, bisa groundless sekali. Di kementerian ini kalau mau quick win itu apa? Pemangkasan izin, sudah. Izin ada 150 izin, apakah izin itu dihapus atau diberikan dengan jangka waktu berlaku lebih lama, ya itu ‘kan enggak terasa. Tolong ditanya stakeholder kami, yang punya kepentingan di sini.
Contoh lagi, misalnya, flight approval dulu manual sekarang online. Bisa diajukan tiga hari sebelumnya, kami kasih kalau ada slot-nya. Terus izin rute juga online. Sekarang yang lagi diproses itu surat registrasi izin tipe untuk kendaraan-kendaraan, registrasi di sini semua. Itu sebentar lagi online, kira-kira Agustus. Pendaftaran kapal kami bikin online. Pendaftaran pelaut juga dan sebagainya. Ini cepat ‘kan.
Salah satu tantangan tidak bisa quick win adalah sistem penggunaan anggaran. Kalau korporasi lebih fleksibel. Di sini ada aturan ini, aturan itu. Diminta tanggung jawab mutlak, harus lelang, harus tender. Nanti salah prosedur, orang ditahan.
Kalau tantangan di lapangan, waktu Anda ditunjuk jadi Menteri Perhubungan, ada harapan bisa menurunkan biaya logistik dan perizinan. Itu sejauh mana?
Begini, penurunan biaya logistik itu tidak semata-mata menjadi domain dari kementerian ini karena yang terlibat banyak. Yang bangun jalan PU, yang ngatur lalu lintas polisi, semua peraturan daerah juga terlibat, walaupun salah satu penjuru penting adalah regulasi di sini. Regulasinya ‘kan perizinan dipermudah, safety diperketat, dan sebagainya. Ini ada ekuilibrium baru, harapan saya.
Pelabuhan-pelabuhan yang dikelola secara komersial oleh Pelindo I sampai IV itu ada 112 pelabuhan besar. Saya selama di sini tidak pernah mengizinkan untuk menaikkan biaya terminal handling cash atau apa yang ada di pelabuhan itu, enggak pernah. Saya minta untuk efisiensi. Kalau biaya logistik, sebenarnya itu masalah timing. Kalau menurut saya, di pulau yang sangat padat seperti Jawa, itu masalah mudah. Kalau kereta api sebagai salah satu pilihan di samping truk, bisa masuk pelabuhan, bisa bantu menurunkan biaya logistik. Masalah waktu ‘kan. Logistik ini proses panjang. Enggak ada negara yang dalam waktu setahun bisa memangkas biaya logistik jadi separuh. Saya ingin lihat, enggak ada.
Namun, ada achievement yang ingin dicapai ‘kan?
Oh, ada. Bisa dibaca di sini (sambil menunjuk buku Laporan Menteri Perhubungan 2015), lengkap. Ini kami mencoba mengimplementasikan Nawa Cita. Goal-nya cuma tiga: peningkatan keselamatan transportasi, peningkatan jumlah layanan transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan transportasi publik. Itu saja. Ini ngomongin-nya gampang, jalanin-nya setengah mati.
Ini setidaknya bisa mengakomodasi hingga berapa tahun ke depan?
Mungkin sampai dengan 15-25 tahun bisa. Ini yang pembangunan tahun ini. Saya lebih suka yang begini. Kalau saya cerita visi misi, saya kira itu domainnya presiden. Saya ‘kan kementerian teknis, ya sudah. Realisasinya apa sih? Ya eksekusi.
Keberhasilan Anda di KAI membuktikan bahwa Anda jago di business decision. Makanya, ada yang menyayangkan, kenapa Anda di Kementerian Perhubungan. Seharusnya, dengan kapasitas Anda, Anda lebih cocok di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apa komentar Anda untuk itu?
Kalau boleh sih, tanpa mendahului presiden, kalau masih dipakai, saya di sini saja. Saya benahi dulu, lima tahun. Mungkin saya ada manfaatnya. Sama saja ‘kan?
Lebih vital ini untuk masyarakat?
Iya. Pekerjaan itu yang penting manfaatnya untuk orang lain. Menurut saya, untuk kemaslahatan masyarakat, vital sekali. Begini saja, GDP (gross domestic product) kita kira-kira Rp12.000 triliun, APBN Rp2.000 triliun kurang. Jadi, kontribusinya kira-kira mungkin 15% sampai dengan 18% kontribusinya APBN. BUMN kontribusinya berapa? Ada 18%, enggak ada. Mungkin kontribusinya (revenue) kira-kira 7%-10%, total. Dan, menteri BUMN ‘kan bukan chief executive, dia pembina saja. Menteri BUMN jadi populer karena bisa mengganti direksi BUMN. Jadi, total, kalau APBN ditambah BUMN, saya kira maksimum 25%. Lah, 75%-nya itu ‘kan sektor nonpemerintah dan non-BUMN. Besar itu 75%. Dan, itu tergantung regulasi, walaupun bukan di kementerian ini saja.
