Poin Penting
- Phintraco Sekuritas memproyeksikan IHSG bergerak sideways di kisaran 5.700–5.900 pada 30 Juni 2026
- Usulan tambahan anggaran K/L sebesar Rp984 triliun untuk RAPBN 2027 dinilai berpotensi meningkatkan belanja negara sekaligus memperlebar defisit APBN jika disetujui
- Rencana pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) diharapkan memperkuat koordinasi pengembangan kawasan industri.
Jakarta – Analis Phintraco Sekuritas memproyeksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa, 30 Juni 2026, secara teknikal akan bergerak sideways di rentang 5.700-5.900.
“Dengan minimnya katalis positif dalam jangka pendek serta tingginya kehati-hatian investor menjelang rilis data makro domestik, diperkirakan IHSG akan bergerak sideways dalam rentang 5.700–5.900 pada perdagangan Selasa (30/6),” tulis Research Team Phintraco Sekuritas dalam risetnya di Jakarta, 30 Juni 2026.
Baca juga: BEI Bidik Kapitalisasi Pasar Tembus Rp30.000 Triliun di 2030
Sentimen Pegerakan IHSG
Analis Phintraco melihat, investor akan menyoroti Kementerian/lembaga (K/L) yang mengajukan tambahan anggaran belanja sebesar Rp984 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Badan Anggaran DPR menyatakan usulan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan RAPBN 2027.
Penambahan anggaran belanja ini jika disetujui berpotensi membuat pos pengeluaran di APBN mengalami kenaikan signifikan dan berisiko memperlebar defisit APBN.
Selain itu, pemerintah berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) sebagai forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengelolaan serta pengembangan kawasan industri.
DKIN ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil ketua, dan menteri perindustrian sebagai ketua harian, dengan anggota yang berasal dari kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan atau perwakilan pemangku kepentingan.
Baca juga: BEI Cetak Laba Tertinggi Sepanjang Sejarah, Tembus Rp1,07 Triliun di 2025
Jika diimplementasikan secara baik, DKIN diharapkan dapat menyelesaikan hambatan lintas sektoral sehingga dapat meningkatkan daya saing.
Di sisi lain, pembentukan lembaga baru dikhawatirkan bertentangan dengan semangat penyederhanakan birokrasi pemerintah. (*)
Editor: Galih Pratama
