Jakarta – Kementerian Sosial dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mempercepat proses buka rekening kolektif (Burekol) terhadap penerima bansos agar penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran. Selama ini Burekol menjadi kendala karena prosesnya membutuhkan waktu lama.
“Kami diskusi mencoba mencari jalan supaya bisa lebih cepat, karena insya Allah setiap tiga bulan akan ada burekol. Alhamdulillah setelah melakukan diskusi lebih dari satu jam, kami menemukan solusi yang insya Allah solusi ini bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam keterangannya, dikutip Rabu, 13 Agustus 2025.
Gus Ipul, sapaan akrabnya menuturkan, saat ini Kemensos dan Himbara telah menyepakati agar data-data Burekol bisa dikirim secara bertahap.
Baca juga : Dana Bansos Rp2,1 T Mengendap di Rekening Dormant, Puan Desak Audit Menyeluruh
“Yang kemudian setiap hari bisa dicetak kartunya,” ujarnya,
Menurutnya, setiap tiga bulan Kemensos selalu menyalurkan bansos. Penyaluran didasarkan pada hasil pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS) yang paling baru.
“Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening,” katanya.
Ia memastikan penerima bansos akan berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, karena data bersifat dinamis sehingga terjadi inclusion error dan exclusion error yang memengaruhi siapa saja yang berhak menerima bansos.
“Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika Burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu,” katanya.
Baca juga : Temuan PPATK Soal Judol Penerima Bansos Perlu Jadi Evaluasi Bersama
Ia merinci, waktu yang dibutuhkan untuk Burekol mulai pengiriman data dari Kemensos dan cleansing data. Data yang memenuhi syarat akan diteruskan ke Himbara dan yang belum memenuhi syarat akan dikembalikan. Proses tersebut memerlukan waktu.
“Yang triwulan ini kita membuka rekening kolektif di semua bank penyalur itu 3,6 juta. Dari jumlah itu, selama dua bulan lebih ini sudah selesai sekitar 2 juta lebih. Sisanya masih dalam proses,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, pembukaan rekening kolektif jumlahnya besar karena dua alasan. Pertama, karena ada pengalihan dari PT Pos ke Himbara dan kedua lantaran adanya hasil ground check pemutakhiran data.
“Sehingga lebih dari 3 juta itu kita memerlukan untuk membuka rekening kolektif,” katanya.
Ia menambahkan, Kemensos selalu berkoordinasi dan konsolidasi dengan Lembaga terkait untuk pemutakhiran DTSEN, sehingga dapat mengetahui lebih jauh siapa saja penerima bansos lengkap dengan profilnya.
“Ini kita mulai dalami, baik melakukan ground check datang ke rumah setiap penerima bansos dan juga kita mengetahui profil rekeningnya penerima bansos. Di samping dengan PPATK kita juga dengan perbankan,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
