Poin Penting
- Hernawan Bekti Sasongko maju sebagai calon Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK dan mengikuti fit and proper test di Komisi XI DPR.
- Dominasi kredit kepada korporasi besar menjadi sorotan, karena sekitar 78% pembiayaan dinilai terserap oleh segelintir pengusaha besar.
- Hernawan mendorong reformasi prudensial dan peningkatan kredit untuk UMKM guna memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Jakarta – Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hernawan Bekti Sasongko, menjadi salah satu dari 10 kandidat yang lolos untuk mengikuti uji kelayakan atau fit and proper test calon Anggota Dewan Komisioner atau DK OJK.
Hernawan diketahui mendaftar untuk posisi Wakil Ketua DK OJK. Dalam proses uji kelayakan tersebut, salah satu fraksi di Komisi XI DPR RI menanyakan langkah yang akan diambil jika ia terpilih di tengah kondisi ekonomi yang dinilai tidak sepenuhnya normal.
Baca juga: Jadwal Lengkap Fit and Proper Test 10 Calon Komisioner OJK di DPR Hari Ini
Fokus pada Tata Kelola dan Perencanaan
Hernawan menjelaskan bahwa posisi Wakil Ketua DK OJK nantinya akan lebih berfokus pada penguatan tata kelola organisasi serta koordinasi sistem perencanaan di internal lembaga.
Karena itu, ia menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah memprioritaskan penyelesaian persoalan paling mendesak di sektor jasa keuangan.
Baca juga: Seleksi Komisioner OJK: Bocoran Alus Enam Nama Sebelum Fit and Proper Test
“Katakan di sektor perbankan. Kami mencoba melihat beberapa hal yang utama yang untuk ‘di-addres‘ lebih dahulu. Katakan untuk pertama itu adalah kredit masih dominan berbentuk untuk konsumsi dan korporasi besar. Tapi nanti saya gali lebih mendalam karena memang hampir 78 persen dari struktur pembiayaan sekarang itu diserap oleh hanya 50 pengusaha-pengusaha besar,” kata Hernawan dalam fit and proper test OJK bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Dorong Kredit Lebih Besar untuk UMKM
Menurut Hernawan, penyaluran kredit seharusnya lebih banyak mengalir kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, ia juga menyoroti masih tingginya sikap kehati-hatian berlebihan (risk aversion) di sektor perbankan yang membuat pembiayaan cenderung bersifat pro-siklus.
“Yang kedua kalau di perbankan Pak, masih ada di industri itu semacam risk aversion yang tinggi. Jadi lebih pada pro cyclical. Nah oleh karena itu, itu yang arahnya harus diubah dan memang tidak mudah kalau ini, agak panjang. Tapi kalau tidak dimulai itulah yang nanti akan menjadi proses yang seperti permasalahan klasik. Jadi reformasi prudensial untuk counter cyclical,” imbuhnya.
Baca juga: Formalitas Fit and Proper Test Calon Komisioner OJK, Panggung Senayan yang Lucu
Reformasi Sistem dan SDM
Hernawan menilai perbaikan sistem pembiayaan tersebut dapat dimulai dari pembenahan sumber daya manusia (SDM) serta perbaikan model proses bisnis di sektor keuangan.
Selain itu, koordinasi lintas sektor juga dinilai penting agar kebijakan yang diambil mampu memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan secara menyeluruh. (*)
Editor: Yulian Saputra
