Poin Penting
- Harga minyak dunia tembus USD100/barel akibat konflik militer AS–Israel dengan Iran, memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global dan menekan perekonomian Indonesia.
- Tekanan pada APBN dan inflasi meningkat, karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak; defisit anggaran berpotensi naik hingga 40–50 persen
- Tiga aspek utama yang perlu diwaspadai: ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas nasional untuk menjaga aktivitas ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik.
Jakarta – Lonjakan harga minyak dunia hingga menembus USD100 per barel berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.
Kenaikan harga minyak terjadi ini usai serangan militer Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran yang meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi global.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Anindya Novyan Bakrie, mengatakan kondisi geopolitik di Timur Tengah saat ini dapat membawa dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Kita melihat dunia saat ini penuh tantangan. Tahun lalu kita bicara perang dagang dan tarif dengan Amerika Serikat, sekarang kita melihat perang fisik terjadi di Timur Tengah. Tentu dampak konflik ini sangat besar bagi kita semua,” ujar Anindya, Selasa, 10 Maret 2026.
Tiga Aspek yang Diwaspadai
Menurut dia, ada tiga aspek penting yang perlu diwaspadai Indonesia, yaitu ketahanan energi, ketahanan pangan, serta stabilitas nasional.
Dalam aspek energi, kenaikan harga minyak global berpotensi memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat Indonesia masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
Baca juga: Harga Minyak Tembus USD100, Bursa Saham Asia Rontok Akibat Konflik Timur Tengah
“Kalau harga minyak terus naik bahkan menembus 100 dollar AS per barel, tentu ini menjadi tekanan besar bagi APBN kita. Saat ini defisit yang dianggarkan sekitar Rp600 triliun, dan angkanya bisa naik sampai 40–50 persen,” beber Anin, sapaan akrab Anindya Novyan Bakrie.
Selain fiskal, kenaikan harga energi juga berpotensi mendorong inflasi melalui peningkatan biaya transportasi dan distribusi barang. Hal ini dapat memengaruhi harga pangan serta daya beli masyarakat, terutama menjelang periode hari besar keagamaan.
Anindya juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan sebagai langkah mengendalikan inflasi. Salah satu upaya yang dilakukan pelaku usaha adalah penyelenggaraan pasar murah untuk membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Di sisi lain, stabilitas nasional juga menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi. Menurut Anindya, peran Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional tetap strategis meskipun tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.
Baca juga: Perang AS-Israel vs Iran Guncang Ekonomi Indonesia?
Berdasarkan data Kadin, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) DKI Jakarta mencapai sekitar 16,8 persen terhadap PDB nasional dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Dan ini terlepas bahwa DKI Jakarta sekarang bukan ibu kota negara, tetapi justru terlihat transformasinya menjadi pusat servis industri yang baik,” ujar Anin.
Anin juga mengapresiasi langkah Kadin Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pembinaan industri kecil menengah (IKM) dan UMKM, terutama melalui program sertifikasi dan pelatihan vokasi guna meningkatkan produktivitas dan inovasi.
“Nah karena bagaimanapun juga untuk meningkatkan perekonomian salah satunya adalah peningkatan produktivitas. Dan peningkatan produktivitas itu serta inovasi tentu sangat erat hubungannya dengan pelatihan-pelatihan tersebut,” tutur Anin.
Anin juga mengusulkan empat pilar strategis yang dapat menjadi fokus penguatan ekonomi DKI Jakarta.
“Yang pertama bagaimana Kadin DKI Jakarta terus untuk swasembada, syukur-syukur bisa membantu provinsi lain. Nomor dua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga terus menjadi suatu provinsi yang inklusif dan yang terakhir berkelanjutan,” jelas Anin.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan bahwa penguatan pengusaha lokal memiliki dampak besar bagi perekonomian daerah.
Menurutnya, ketika pengusaha lokal tumbuh, dampaknya tidak hanya pada perkembangan bisnis, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, perputaran ekonomi daerah, serta peningkatan penerimaan pajak.
“Ketika pengusaha lokal tumbuh, yang berkembang bukan hanya bisnisnya, tetapi juga lapangan kerja, perputaran ekonomi, dan multiplier effect bagi masyarakat. Seperti ucapan Gubernur agar masyarakat lebih banyak berbelanja di Jakarta dibandingkan di luar negeri. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Setiap rupiah yang dibelanjakan di Jakarta akan kembali berputar di Jakarta,” paparnya.
Diana juga mengapresiasi para pelaku usaha yang menerapkan kebijakan afirmatif dengan memberikan peluang dan prioritas lebih besar bagi pengusaha lokal dalam berbagai proyek pembangunan di Jakarta, tanpa mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat.
“Kami berharap Jakarta juga dapat mempertimbangkan kebijakan afirmatif yang memberi ruang dan prioritas bagi pengusaha lokal dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha semakin kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan baru bagi Jakarta,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
