Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid menilai, bahwa Indonesia perlu mewaspadai dampak disparitas harga beras yang terlalu tinggi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bank Dunia yang menyebutkan bahwa harga beras Indonesia paling mahal jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
“Jika perbedaan antara harga di dalam negeri dengan luar negeri terlalu besar, ada kecenderungan beras impor lebih murah, keinginan untuk mendatangkan beras dari luar negeri akan sangat tinggi. Kondisi ini bisa memberikan ancaman bagi petani,” ujar Arsjad dikutip Kamis, 29 Desember 2022.
Apalagi, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton hingga akhir 2022 untuk memenuhi stok beras nasional di gudang Bulog. Stok beras impor itu rencananya hanya akan digunakan pada kondisi tertentu seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. Penggunaannya pun akan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada yang masuk ke pasar.
Arsjad menjelaskan dampak disparitas harga ini dipicu oleh kebijakan impor beras yang muncul ketika Bulog mencatat stok beras di gudangnya, didapati adanya penyusutan dari 1 juta ton pada awal 2022 menjadi 587 ribu ton pada November 2022.
“Karena harus melakukan intervensi pasar selama musim paceklik 3-4 bulan ke depan dan mengantisipasi kebutuhan untuk bencana alam, Bulog harus mengisi stok beras hingga tingkat aman sekitar 1,5 juta ton,” pungkasnya.
Selain itu, Bulog mencoba mengadakan stok beras itu dari pasar domestik, tapi kesulitan mendapatkan walau regulasi harga patokannya sudah direlaksasi. Opsi lain adalah impor, inilah yang jadi sumber ketidaksepahaman antara Bulog dan Badan Pangan Nasional dengan Kementerian Pertanian.
Disisi lain, Pemerintah menilai impor beras dibutuhkan untuk menstabilkan harga yang merangkak naik di tingkat konsumen. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mendata, secara nasional harga beras medium di tingkat pasar tradisional per Selasa (6/12) berkisar Rp12.200 per kilogram hingga Rp12.400 per kg. Harganya cenderung meningkat sejak awal Juli 2022 yang masih berkisar Rp 11.550 per kg–Rp 11.750 per kg.
“Polemik impor beras dan soal harga yang dinilai tinggi, jangan sampai mengubah fokus dalam menjaga ketahanan pangan. Pentingnya memperkuat ketahanan pangan, mengingat ke depan, ada potensi krisis global yang antara lain akibat perang Rusia dan Ukraina yang belum surut,” kata Arsjad.
Arsjad menambahkan, dalam kondisi krisis global, komoditas pangan bisa ikut terimbas dan berdampak serius bagi rantai pasok (supply chain) perdagangan global, termasuk di sektor pangan. Gangguan pada pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga, sehingga daya jangkau masyarakat menjadi lemah mengingat tingkat kesejahteraannya tidak mengalami peningkatan akibat krisis.
Dia mencontohkan, kenaikan harga beras yang relatif besar di beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) ada dua wilayah, di mana rata-rata harga beras eceran naik di atas 5% pada 6 Desember 2022 dibandingkan sebulan sebelumnya 7 November 2022. Daerah dengan peningkatan harga rata-rata terbesar adalah Sulawesi Barat 6,6% dan Kalimantan Tengah 5,6%. Selain itu, ada sekitar 11 daerah yang masih defisit beras.
“Krisis pangan ditandai oleh sejumlah hal. Di antaranya, pasokan bahan pangan yang berkurang, atau harga yang makin tak terjangkau. Jangan sampai kondisi krisis pangan terjadi di Indonesia, karena dampaknya bisa meluas ke masalah sosial,” ucap Arsjad. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
