Moneter dan Fiskal

Hadapi Ketidakpastian Global, Bank Sentral dan Kemenkeu BRICS Perkuat Koordinasi Kebijakan

Jakarta – Bank sentral dan Kementerian Keuangan negara-negara BRICS sepakat memperkuat kerja sama internasional dengan mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis pada aturan (rule based trading system).

Selain itu, BRICS mendukung pentingnya penguatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global. Salah satu upayanya adalah memperkuat koordinasi kebijakan, meningkatkan transparansi, dan pertukaran informasi antaranggota guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS yang digelar pada 4-5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta dan Wakil Menteri Keuangan RI, Thomas A. M. Djiwandono, memimpin delegasi RI pada rangkaian pertemuan tersebut.

Baca juga: Indonesia Aktif di BRICS, Siap Manfaatkan New Development Bank

Peran aktif BI di BRICS mencerminkan dukungan BI terhadap langkah strategis pemerintah untuk memperkuat posisi global Indonesia, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkokoh peran strategis Indonesia sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang.

Filianingsih menekankan pentingnya kebijakan moneter yang tetap forward-looking dan pre-emptive untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“BI terus memperkuat bauran kebijakan, antara lain melalui penerapan simulasi berbasis skenario guna mengantisipasi dampak rambatan global,” kata Filianingsih dalam keterangannya.

Penguatan Koordinasi Kebijakan dan Stabilitas Keuangan

Filianingsih menambahkan, langkah tersebut diperkuat melalui koordinasi yang erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, BI juga mendorong pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama kawasan, dan penyampaian komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten guna menjaga ekspektasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan.

Baca juga: Trump Ancam Naikkan Tarif 10 Persen ke Negara BRICS Termasuk Indonesia

Ke depan, negara-negara BRICS juga sepakat untuk memperkuat kerja sama internasional. Salah satunya melalui eksplorasi peluang kerja sama lebih lanjut di sejumlah area strategis, termasuk sistem pembayaran, jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, dan keamanan siber. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

KB Bank (BBKP) Balik Laba Rp66,59 Miliar di 2025, Ini Penopangnya

Poin Penting KB Bank balik laba Rp66,59 miliar di 2025 dari rugi Rp6,33 triliun pada… Read More

9 hours ago

Bank Mandiri Terbitkan Global Bond Pertama di Asia Tenggara Senilai USD750 Juta

Poin Penting Bank Mandiri terbitkan global bond USD750 juta dengan kupon 5,25% dan tenor 5… Read More

10 hours ago

Rancangan Reformasi Pasar Modal Rampung, OJK Segera Temui Pimpinan MSCI

Poin Penting OJK rampungkan empat reformasi pasar modal untuk tingkatkan transparansi. OJK akan temui MSCI… Read More

11 hours ago

RI Raup Rp575 Triliun dari Jepang dan Korea Selatan, Ini Hasil Kunjungan Prabowo

Poin Penting Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen bisnis Rp575… Read More

11 hours ago

AAUI: Implementasi PSAK 117 Masih jadi PR Industri Asuransi Umum

Poin Penting AAUI menyebut PSAK 117 masih jadi tantangan bagi industri asuransi umum. Kendala utama… Read More

11 hours ago

OJK Denda 233 Pelaku Pasar Modal di Kuartal I 2026, Capai Rp96 Miliar

Poin Penting Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda Rp96,33 miliar kepada 233 pelaku pasar modal pada… Read More

11 hours ago