Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan bahwa pihaknya akan memperluas “celah-celah” revenue stream bagi provinsi DKI Jakarta. Diversifikasi sumber pemasukan ini bertujuan untuk mendanai pembangunan di di Ibu Kota.
Menurut Pramono, salah satu kelemahan Jakarta meskipun memiliki APBD sebesar Rp91 triliun pada 2025 adalah terlalu bergantung pada pendapatan dari sektor pajak. Sementara itu, kontribusi dari retribusi maupun dividen BUMD dinilai belum signifikan.
“Maka, harus ada cara berpikir baru untuk mendapatkan funding bagi Jakarta. Oleh karenanya, saya akan menggagasnya, saya namakan Jakarta Collaboration Fund. Cara pendekatannya mungkin sedikit berbeda dengan pemerintah pusat,” ujar Pramono dalam acara Jakinvest: Membuka Peluang Investasi untuk Transformasi Jakarta Menuju Top 50 Kota Global di Balai Kota Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.
Baca juga: BI: Efek Perluasan Kebijakan RPLN Baru Terasa ke Ekonomi RI Tahun Depan
Mengadopsi konsep serupa dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Indonesia Investment Authority (INA), Jakarta Collaboration Fund nantinya akan berperan sebagai lembaga investasi yang tidak hanya menyasar proyek di Jakarta, tetapi juga di luar Jakarta.
Dorong BUMD Siap IPO, Dimulai dari PAM Jaya
Berbekal pengalamannya dalam merancang pendirian INA, Pramono merasa memiliki pemahaman kuat tentang pengelolaan investasi dan Sovereign Wealth Fund (SWF).
Oleh karena itu, ia meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta untuk mulai mempersiapkan diri melantai di bursa melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).
Baca juga: Persib Bandung Dikabarkan Mau IPO, Ini Tanggapan BEI
Salah satu BUMD yang disebut secara spesifik adalah Perumda Air Minum Jaya (PAM Jaya). Menurutnya, PAM Jaya memiliki potensi besar karena saat ini telah melayani 71 persen kebutuhan air bersih warga Jakarta dengan lebih dari 2 juta pelanggan.
“Ini kan cupcake besar banget. Saya bilang sama Pak Dirut (PAM Jaya), kita persiapkan di tahun 2029, PAM Jaya ini harus bisa 100 persen seluruh kebutuhan air di Jakarta terpenuhi. Dan kalau itu sudah bisa terpenuhi, maka pelanggannya akan mencapai 3 juta,” jelasnya.
Bank DKI Juga Didorong Menuju Bursa
Dengan potensi yang dimiliki PAM Jaya tersebut, Pramono meyakini, nilai saham PAM Jaya saat melakukan IPO di bursa efek akan lebih besar ketimbang nilai ‘saham-saham IPO gorengan’. Selain PAM Jaya, Pramono juga mendorong Bank DKI untuk segera IPO.
Baca juga: Jajaran Direksi dan Komisaris Bank DKI Dirombak, Ini Susunan Lengkapnya
Menurutnya, dengan melakukan IPO, pengawasan terhadap lembaga keuangan tersebut jadi lebih transparan dan profesional. Mengingat, akan ada publik luas yang membantu mengawasi kinerja bisnis BPD Jakarta ini.
“Diawasi terbatas, yang awasi komisaris, apalagi tidak profesional. Oleh karenanya, akan lebih baik diawasi publik. Belajar daripada waktu kita merger Bank Mandiri,” beber Pramono. (*) Steven Widjaja
