Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendadak muncul di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada No. Kav. 4, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 19 Mei 2025.
Dedi Mulyadi tampak datang dengan mengenakan pakaian serba putih, termasuk ikat kepala khas Sunda yang juga berwarna putih. Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini datang dengan ditemani sejumlah koleganya.
Kepada wartawan, Dedi menjelaskan bahwa keberadaannya di Gedung Merah Putih KPK adalah guna memastikan program-program Pemerintah Provinsi Jabar berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kami mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar (Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK),” ujar Dedi usai pertemuan, Senin.
Baca juga: Judi Online Marak di Jawa Barat, Meutya Hafid-Dedi Mulyadi Sepakat Tingkatkan Pengawasan
Dedi mengungkapkan KPK memberikan arahan terkait efisiensi dan realokasi belanja pemerintah. Pemprov Jabar diminta memprioritaskan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, dan listrik.
“Kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output outcome dan benefit kepentingan masyarakat,” katanya.
“Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya,” katanya lagi.
Efisiensi APBD Jabar Rp5 Triliun
Lebih lanjut Dedi menyebutkan, Pemprov Jabar akan melakukan realokasi angggaran daerah (APBD) sedikitnya Rp5 triliun. Efisiensi itu, katanya, akan ditujukan kepada program yang lebih penting untuk masyarakat.
“Ada 5 triliun lebih dari realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah, yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah, kemudian alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik,” jelasnya.
KDM mencontohkan, salah satunya di sektor pendidikan, yakni anggaran untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar Rp700 miliar yang kemungkinan akan dialihkan untuk pengadaan ruang kelas baru.
“Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK, sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru,” paparnya.
Baca juga: Pembiayaan Politik Berpotensi Jadi Lahan Korupsi, KPK Lakukan Kajian
Realokasi anggaran juga bakal dilakukan pada belanja rutin perjalanan dinas yang akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Kemudian, anggaran sosialisasi program Pemda akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan listrik warga.
“Hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, maka dari realokasi hampir 250 miliar, dari angka 9 miliar, untuk belanja penerangan listrik warga,” beber Dedi Mulyadi.
Program Pendidikan Karakter
Pada kesempatan itu, Dedi juga menjelaskan soal program “kirim siswa nakal ke barak”. Ia menerangkan bahwa program yang kini tengah viral ini, bertujuan memberikan pembinaan terhadap anak-anak, sebagai bagian dari upaya pengembangan disiplin dan karakter.
“Nah, seluruh rangkaian itu di dalamnya, itu kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya mengubah anak-anak dari punya sikap agresif, tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban game online, mengikuti pendidikan kedisiplinan,” pungkasnya.
Baca juga: Dari Debitur Fiktif hingga Moral Hazard, KPK Peringatkan Risiko Korupsi di BPD
KPK Beri Apresiasi
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah 2 KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Barat yang ingin mengoptimalkan anggaran secara transparan.
Kunjungan ini, lanjutnya, menegaskan komitmen Pemprov Jabar dalam memastikan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, sekaligus menghindari potensi praktik korupsi.
“Kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan atau improvisasi dari pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang riil kepada masyarakat,” tutupnya. (*)
