Tangerang – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar akad KPR Massal serentak di seluruh Indonesia sekitar 10.000 unit rumah pada 8 Agustus 2023. Hal ini sejalan dengan Bank BTN yang terus mendukung pemerintah merealisasikan Program Sejuta Rumah khususnya mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak.
Gelaran akad KPR Massal yang dipusatkan di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang ini dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Komisioner BP Tapera Adi Setianto dan Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu serta jajaran Dewan Komisaris serta Direksi Bank BTN lainnya.
Adapun akad KPR yang dilakukan meliputi KPR Bersubsidi, KPR Nonsubsidi, pembiayaan syariah dan KUR dengan jumlah 10.000 unit.
Akad Massal KPR yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini selain untuk mendukung Program Sejuta Rumah, juga dalam rangka menyemarakkan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023.
Baca juga: Pekerja Informal Kini Bisa Miliki Rumah Sambil Menabung, Gini Caranya?
“Kami ingin terus menjadi bagian penting pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dalam mewujudkan rumah yang layak huni,” ujar Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu, di Tangerang Selasa, 8 Agustus 2023.
Nixon mengungkapkan, Bank BTN memiliki kepedulian tinggi untuk keberlanjutan berbagai program pemerintah termasuk program perumahan rakyat. Untuk itu, pelaksanaan Akad KPR Massal yang Bank BTN lakukan serentak di seluruh Indonesia merupakan wujud nyata dalam mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat.
Saat ini, lanjut Nixon, Bank BTN juga fokus mendukung upaya pemerintah mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sarana transportasi massal atau transit oriented development (TOD). Dia mencontohkan seperti Akad KPR Massal yang dilakukan di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, karena perumahan tersebut dekat dengan Stasiun Tigaraksa dan Stasiun Tenjo.
“Perumahan Puri Delta Tigaraksa ini sesuai dengan Konsep TOD, karena jarak dengan stasiun dekat sekali. Ini akan memudahan mobilisasi mereka yang bekerja di Ibu Kota Jakarta,” tegas Nixon.
Lebih lanjut Nixon menjelaskan, sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan dalam program perumahan rakyat, tahun ini Bank BTN menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan rumah subsidi baik KPR FLPP maupun KPR Tapera sekitar Rp182.250 unit dengan nilai mencapai Rp26,77 triliun. Target Bank BTN tersebut sekitar 80% dari total target pemerintah 2023 baik KPR FLPP maupun KPR Tapera yang sekitar 230.000 unit.
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Nixon, salah satu yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan BP Tapera meluncurkan produk Tabungan BTN Rumah Tapera. Produk tabungan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan pekerja informal untuk bisa mendapatkan pembiayaan rumah subsidi melalui kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Kerjasama dengan BP Tapera akan mengakomodasi para pekerja sektor informal yang belum memiliki rumah melalui skema Saving Plan, sehingga diharapkan potensi pembiayaan rumah untuk sektor informal dengan skema saving plan akn menambah sekitar 5.000 unit setara dengan potensi penambahan penyerapan nilai pembiayaan sekitar Rp800 miliar hingga akhir tahun ini,” katanya.
Nixon menambahkan, Bank BTN juga sangat concern terhadap pemenuhan rumah untuk kaum milenial. Realisasi KPR Subsidi pada periode tahun 2020 hingga Juli 2023 didominasi kaum milenial sekitar 90,94%. Untuk tahun 2020 kaum milenial menyerap KPR Subsidi sebanyak 92.448 unit senilai Rp13 triliun, tahun 2021 angkanya mengalami kenaikan menjadi 96.700 unit senilai Rp13,728 triliun, tahun 2022 angkanya kembali naik menjadi 123.133 unit senilai Rp18 triliun dan pada Juli 2023 angkanya telah mencapai 62.672 unit senilai Rp9,4 triliun.
Baca juga: Akuisisi Nasabah Baru, Ini Strategi yang Disiapkan BTN
“Jadi kaum milenial sangat besar dalam menyerap pembiayaan perumahan di Bank BTN,” tambahnya.
Sementara itu Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto berharap Bank BTN bisa mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif dan kreatif khususnya bagi generasi milenial yang banyak bekerja di sektor informal. Selain itu, Kementerian PUPR juga mendorong pengembang untuk bersama-sama meningkatkan kualitas rumah untuk rakyat salah satunya dengan konsep green housing serta menciptakan ruang lingkungan hunian yang lebih asri.
Sebanyak 81 juta milenial belum miliki rumah
Menteri BUMN Erick Thohir pun mengungkapkan, saat ini ada sekitar 81 juta milenial yang belum memiliki rumah dan backlog perumahan mencapai 12,7 juta unit. Hal tersebut harus dicarikan solusinya dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN serta swasta untuk cepat membangun perumahan yang sesuai dengan keinginan milenial.
“Tinggal strateginya. Tadi disampaikan kenapa dibangun di daerah sini, karena ada apa? Fasilitas kereta atau akses publik. Karena kita tidak mungkin suruh orang tinggal di rumah tapi transportasi publiknya enggak ada. Mau ga? Ga mau kan. Makanya tadi saya lihat, bahkan ada yang usia 20 tahun, udah beli rumah. Artinya apa? Mereka tau bahwa ini adalah kebutuhan yg sanggat penting. Mereka punya uang sedikit nabung lalu beli rumah. Dan katanya apa? Ini adalah investasi,” katanya.
Erick berharap kepada generasi muda di era sosial media yang luar biasa ini, untuk tidak lupa membeli rumah sebagai kebutuhan yang mendasar. Jangan sampai lebih banyak melakukan kegiatan belanja dan gaya hidup yang akhirnya kebutuhan memiliki rumah malah jadi tidak terpenuhi, habis dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna.
“Tadi saya sampaikan, almarhum ayah saya Haji Muhamad Tohir itu merangkak. Ketika beliau membeli rumah pertama yang kecil, rumah ibu saya dan kaka saya. Beliau bilang, rumah itu ketika dibuka rumahnya bukan hanya rumah tapi harapan untuk hidup yang lebih maju lagi. Nah karena kita penting yang namanya keluarga yang baik tentu membangun rumah yang baik dan layak huni,” pungkasnya. (*)
