Jakarta — Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) meminta pemerintah segera merealisasikan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor konstruksi. Pasalnya, skema ini sangat penting untuk membantu pelaksana konstruksi berskala kecil yang terbebani bunga bank yang sangat tinggi.
Andi Rukman Karumpa, Sekretaris Jenderal Gapensi mengatakan, awalnya, pemerintah punya gagasan membuat skema KUR konstruksi dengan bunga yang terjangkau atau single digit. “Kalau bisa segera direalisasikan” ujar dia.
Andi menjelaskan, dengan bunga bank yang sangat tinggi saat ini, pelaksana konstruksi lokal akan susah bersaing dengan pelaksana konstruksi dari luar yang membawa dana dengan bunga bank mereka dibawa 5%. Sedangkan disini (suku bunga) di atas 15%. “Daya saing kita melemah, utamanya yang UKM,” tambah Andi.
Menurut Andi, pemerintah tidak perlu menyediakan pagu anggaran khusus untuk menyubsidi bunga KUR konstruksi. Pemerintah cukup memasukan usaha konstruksi masuk dalam sektor usaha penerima KUR yang selama ini telah berjalan dengan beberapa bank berbunga 9%. Peluang ini semakin terbuka bagi UKM konstruksi, mengingat serapan subsidi KUR masih sangat rendah. Adapun penyerapan anggaran subsidi bunga KUR baru tahun ini adalah sebesar Rp 1,5 triliun.
Pada 2016. pagu anggaran subsidi ditetapkan sebesar Rp10,5 triliun. Dari jumlah tersebut, papar Andi, diperkirakan penyerapannya tahun ini hanya 50% atau sekitar Rp5 triliun. “Serapan subsidi KUR disektor lain ini kan masih rendah, kalau sektor konstruksi dimasukan akan lebih atraktif serapan subsidinya,” papar Andi.
Sementara itu, realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Juli 2016 mencapai sebesar Rp58,78 triliun. Jumlah itu mencapai 53,82% dari target Rp109,21 triliun. Sementara, realisasi paling besar yakni KUR mikro, mencapai Rp 39,61 triliun atau 56,65 % dari target.
Sebelumnya, Sekretaris Jendral Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono mengungkapkan, pemerintah tengah berupaya memikirkan peningkatan pagu untuk KUR jasa konstruksi ini. Dia mengharapkan nantinya asosiasi jasa konstruksi bisa menjadi partner pemerintah untuk menjamin penyaluran KUR plus ini tepat sasaran.(*)
