Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi isu penghapusan gaji ke-13 dan ke-14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. Isu ini mencuat di media sosial X setelah muncul kabar mengenai efisiensi anggaran.
Airlangga memastikan bahwa gaji ke-13 dan ke-14 untuk ASN masih dalam tahap persiapan. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan terkait hal tersebut.
“Saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Rabu, 5 Februari 2025.
Baca juga: Usia dan Gaji jadi Syarat Ambil Pinjol, Celios Wanti-Wanti OJK Lakukan Ini
Meski begitu, saat ditanya lebih lanjut mengenai kepastian pencairan gaji ke-13 dan ke-14 tersebut, Airlangga menegaskan bahwa kewenangan untuk menyampaikan hal tersebut ada di tangan Menteri Keuangan.
“Ya itu tanyanya ke Menteri Keuangan, persiapan sudah ada ya,” katanya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam instruksinya, Prabowo meminta efisiensi belanja dilakukan melalui peninjauan ulang anggaran di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun, serta pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Baca juga: Berkah Awal Tahun, Menkeu Janji Kenaikan Gaji ASN, PNS, TNI-Polri Cair di Januari 2024
Meski demikian, penghematan ini dikecualikan untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos).
“Identifikasi rencana efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tulis Inpres tersebut. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Kapal ikan IB FISH 7 diserang bajak laut di perairan Gabon, sembilan awak… Read More
Poin Penting Produksi minyak Pertamina berhasil mencapai target APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari.… Read More
Poin Penting Pertumbuhan ekonomi 2026 diproyeksikan naik hingga 5,5%, menjadi momentum kebangkitan sektor properti. Dengan… Read More
Poin Penting Fondasi data kuat krusial agar AI berdampak dan patuh regulasi. Standarisasi platform dan… Read More
Poin Penting Diskon iuran 50 persen JKK–JKM diberikan pemerintah bagi pekerja BPU sektor transportasi (ojol,… Read More
Poin Penting KADIN membuka 1.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar SPPG sebagai dukungan… Read More