Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi isu penghapusan gaji ke-13 dan ke-14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. Isu ini mencuat di media sosial X setelah muncul kabar mengenai efisiensi anggaran.
Airlangga memastikan bahwa gaji ke-13 dan ke-14 untuk ASN masih dalam tahap persiapan. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan terkait hal tersebut.
“Saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Rabu, 5 Februari 2025.
Baca juga: Usia dan Gaji jadi Syarat Ambil Pinjol, Celios Wanti-Wanti OJK Lakukan Ini
Meski begitu, saat ditanya lebih lanjut mengenai kepastian pencairan gaji ke-13 dan ke-14 tersebut, Airlangga menegaskan bahwa kewenangan untuk menyampaikan hal tersebut ada di tangan Menteri Keuangan.
“Ya itu tanyanya ke Menteri Keuangan, persiapan sudah ada ya,” katanya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam instruksinya, Prabowo meminta efisiensi belanja dilakukan melalui peninjauan ulang anggaran di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun, serta pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Baca juga: Berkah Awal Tahun, Menkeu Janji Kenaikan Gaji ASN, PNS, TNI-Polri Cair di Januari 2024
Meski demikian, penghematan ini dikecualikan untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos).
“Identifikasi rencana efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tulis Inpres tersebut. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More