Poin Penting
- Solikin M Juhro mengusung strategi ‘SEMANGKA’ untuk memperkuat sinergi kebijakan BI dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tangguh, serta inklusif
- Strategi ‘SEMANGKA’ mencakup delapan langkah yang berfokus pada stabilitas, pendalaman pasar keuangan, intermediasi, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan BI
- Solikin menekankan pentingnya sinergi BI dengan pemerintah, DPR, KSSK, industri, dan masyarakat tanpa mengurangi independensi kelembagaan.
Jakarta – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro mengusung strategi ‘SEMANGKA’ untuk memperkuat sinergi kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tangguh, dan inklusif menuju Indonesia Maju.
Hal tersebut disampaikan Solikin dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai Calon Deputi Gubernur BI yang digelar Komisi XI DPR RI, Kamis (27/8/2026).
Dalam paparannya, Solikin menyampaikan tiga misi utama, yakni menjaga stabilitas yang dinamis, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta memperkuat ekonomi yang inklusif.
Visi dan misi tersebut akan diwujudkan melalui delapan strategi utama yang disebut ‘SEMANGKA’. Strategi tersebut dikelompokkan dalam tiga lapisan, yakni ‘SEMA’ sebagai jangkar kebijakan, ‘NG’ sebagai mesin transformasi, dan ‘KA’ sebagai pengungkit implementasi.
“Jadi jangkar kebijakan yaitu untuk menjaga stabilitas dan memperbesar kapastias pembiayaan, kemudian mesin transformasi mengalirkan kepada ekonomi dan masyarakat dan menciptakan sumber-sumber ekonomi baru dan pengungkit implementasi untuk memastikan semuanya dapat dilaksanakan secara kredibel dan bersinergi,” ujar Solikin.
Baca juga: Analis: Visi Destry Damayanti Perkuat Arah Kebijakan BI Makin Pro-Growth
Pada lapisan pertama, ‘SEMA’, strategi pertama adalah stabilitas dinamis untuk pertumbuhan berkelanjutan. Menurut Solikin, stabilitas nilai tukar, inflasi yang terjaga, serta ekspansi likuiditas harus menjadi jangkar kredibilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Kredibilitas yang selama ini kita peroleh is not taken for granted, tetapi diupayakan dengan komitmen dan kerja keras, melalui bauran instrumen kebijakan pada akhrinya nilai tukar dan inflasi yang terjaga stabil tidak hanya megawal kredibilitas kebijakan saja namun juga akan menjadikan ruang kebijakan untuk mendorong pertumbuhan berkelanutan semakinterbuka lebar,” jelasnya.
Strategi kedua, yakni meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan operasi moneter pro market melalui penguatan transmisi kebijakan, mendorong pendalaman dan likuiditas pasar keuangan, menjaga stabilitas pasar, serta memperkuat pembiayaan ekonomi.
“Pada saat yang bersamaan kita harus memastikan bahwa likuiditas tersedia dan berputar di perekonomian karena itu perlunya berbagai kombinasi strategi antara lain melakukan ekspansi likuiditas melalui operasi moneter yang pro market, memperdalam pasar uang serta memperkuat prioritisasi insentif likuidtas yang diberikan BI,” tambahnya.
Strategi ketiga adalah memperkuat kebijakan makroprudensial yang adaptif, inovatif, dan pro growth untuk mendorong intermediasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pembiayaan inklusif, insentif pendalaman pasar uang, serta penguatan rasio intermediasi makroprudensial (RIM).
Keempat, akselerasi pendalaman pasar keuangan. Melalui Blueprint Pendalaman Pasar Uang, BI akan mendorong produk yang semakin beragam, pelaku yang semakin aktif, price discovery yang semakin kredibel, serta infrastruktur yang semakin modern dan terintegrasi.
Memasuki lapisan kedua, ‘NG’, strategi kelima adalah navigasi ekonomi keuangan inklusif, termasuk ekonomi syariah. Strategi ini diarahkan agar semakin terhubung dengan program prioritas pemerintah sehingga memberikan dampak langsung terhadap sektor riil.
“Penguatan akan dilakukan melalui berbagai jalur diantaranya memperkuat ekosistem pangan dari hulu ke hilir, mendorong digitalisasi usaha secara end to end dari UMKM dan pelaku usaha syariah, pengembangan model bisnis UMKM dan pelaku usaha syariah perlu semakin dikaitkan dengan rantai nilai program prioritas pemerintah,” bebernya.
Keenam, gerak cepat digitalisasi sistem pembayaran. Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, BI akan mendorong pengembangan infrastruktur, industri, inovasi, internasionalisasi, dan rupiah digital.
Baca juga: Calon DGS BI Aida Soroti Likuiditas Himbara, Ini Kebijakan yang Disiapkan
Sementara itu, lapisan ketiga, ‘KA’, mencakup strategi ketujuh berupa penguatan kelembagaan BI yang kredibel dan bertata kelola. Kedelapan, aksi bersama dan sinergi kebijakan nasional.
Solikin menilai BI tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, sinergi dengan pemerintah, DPR RI, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), industri, dan masyarakat perlu terus diperkuat.
“Sinergi bukan berarti mengaburkan makna independensi dan tatanan kelembagaan masing-masing institusi. Justru independensi dan tatanan kelembagaan yang sehat harus bertemu dengan sinergi atau koorinasi yang kuat,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
