Jakarta – Calon Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Firmanzah menginginkan pertumbuhan tingkat inklusi keuangan harus dibarengi dengan literasi keuangan. Sejauh ini tingkat inklusi keuangan tidak diiringi dengan tingkat literasi keuangan.
Saat ini, yang terjadi di lapangan akses terhadap lembaga keuangan lebih tinggi dibanding pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan. Pada 2016, indeks inklusi keuangan mencapai 67,82 persen atau naik dari 59,74 persen pada 2013. Sementara tingkat literasi keuangan hanya 29,66 persen pada tahun lalu, meski meningkat dari 21,84 persen pada 2013.
“Memang benar tapi kalau lihat literasi dan inklusi sektor perbankan lebh tinggi dibanding pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB). Persoalannya indeks inklusi keuangan lebih tinggi dari indeks literasi keuangan,” ujarnya saat fit and proper test, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, bahwa saat ini sudah banyak masyarakat yang bisa mengakses lembaga keuangan formal maupun non-formal. Hanya saja pemahaman mereka mengenai produk dari lembaga keuangan tersebut masih sangat terbatas.
“Rasanya ini yang perlu jadi perhatian bersama. Kenapa di program strategis kita edukasi enggak hanya konsumen tapi juga lembaga keuangan harus diedukasi apa namanya fungsi, peran mereka enggak hanya cari profit tapi aspek pemberdayaan,” ucap dia.
Dia berharap, jika program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inkusif (Laku Pandai) tidak hanya menargetkan keikutsertaan masyarakat. Dirinya juga berharap para agen bisa juga menjadi penyuluh yang bisa menjelaskan tentang layanan keuangan yang dimilikinya.
“Saya sepakat inklusi dan literasi masih rendah, kalau menurut saya ada gap. Jadi ada beberapa persoalan literasi harus dinaikan, inklusi keuangan jangan ditahan ya. Harus bisa catch up ya antara inklusi dan literasi,” tutupnya. (*)
