Jakarta – Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengkritik soal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melantikan sejumlah Menteri, Wakil Menteri hingga Kepala Badan. Khususnya Bahlil Lahadalia yang ditunjuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Faisal menyebut bahwa pengangkatan Bahlil jadi menteri ESDM ini diduga adalah bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan serta agar mempermudah izin tambang untuk dibagi-bagi ke organisasi masyarakat (ormas).
“Bahlil diberi kesempatan diberikan peran sebagai Menteri ESDM, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Pak (Arifin) Tasrif, tapi ini kan memperlancar proses penguasaan tambang termasuk bagi-baginya nanti ke siapa aja lagi. Kan ormasnya tidak terbatas Muhammadiyah dan NU saja, yang lain-lain juga antre, ini tidak lewat lelang tapi penunjukan seperti itu,” ujar Faisal dalam Diskusi Publik, Senin, 19 Agustus 2024.
Selain itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menambahkan pergantian kabinet ini merupakan kepentingan politik, bukan sebagai pendorong ekonomi dalam kepastian dunia usaha.
Bahkan, Wijayanto menilai pergantian Menteri ini berdampak buruk bagi perekonomian. Pasalnya, hal ini menggambarkan kepada dunia bahwa pergantian orang-orang penting di Indonesia itu bisa seketika dan tanpa pertimbangan mendalam.
Baca juga: Kenaikan PPN 12 Berlaku Tahun Depan, Faisal Basri: Bikin Rugi Rakyat Kecil
Senada dengan Faisal, dirinya pun menduga bahwa dilantiknya Bahlil sebagai Menteri ESDM juga merupakan kepentingan untuk mempermudah izin tambang bagi kelompok tertentu.
“Yang disampaikan Pak Faisal tadi relevan, untuk mempercepat distribusi license ke tambang bagi kelompok tertentu. Karena bagi-bagi tambang tadi itu upaya merangkul elit atas dan elit menengah atas dengan pendekatan carrot, monetary (bersifat uang),” ungkapnya.
Sementara itu, Ekonom Senior INDEF Didin S Damanhuri juga berpendapat bahwa jabatan Menteri ESDM untuk Bahlil membuat posisinya lebih kuat untuk mempermudah memberi konsensi tambang ke berbagai pihak. Namun, di sisi lain, pengangkatan Bahlil ini bertujuan untuk mendorongnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
“Dengan promosi oleh Presdien Jokowi terhadap Bahlil menjadi Menteri ESDM ini memperkuat bahwa dia memang ingin dijadikan Ketum Golkar,” katanya.
Baca juga: Jokowi Reshuffle Kabinet: Bahlil hingga Supratman jadi Menteri Baru
Di samping itu, bagi-bagi lahan tambang juga merupakan suatu jebakan bagi ormas-ormas. Pasalnya, ormas merupakan kekuatan masyarakat sipil yang bisa menyeimbangkan pemerintah jika terjadi kebijakan yang merugikan.
“Padahal, kita tahu di tambang ini korupsi timah Rp300 triliun dan ada kasus besar lain. Belum lagi di nikel dan sektor-sektor lain (seperti) sawit, batu bara. Nah, ini kan peristiwa-peristiwa korupsi sumber daya alam yang luar biasa sehingga Indonesia terkena kutukan sumber daya alam karena masyarakatnya tambah miskin. Ini nggak ada balance dari civil society yang besar seperti NU, Muhammadiyah, atas suaranya atas nama rakyat bisa 200 juta itu kan lain,” paparnya.
“Sekarang sudah menerima konsesi tambang, mana mau dia melakukan kritik terhadap Jokowi. Apalagi nanti misalnya Prabowo melanjutkan tradisi kepemimpinan yang banyak kerusakan ini,” tambahnya. (*)
Editor: Galih Pratama
