Jakarta – Presidensi G20 akan terus mendorong pemulihan ekonomi di tengah eskalasi tantangan global. Hal ini sejalan dengan berbagai risiko ekonomi global yang terus meningkat, terutama yang dipicu oleh perang di Ukraina, tekanan inflasi global yang tinggi dan persisten, serta dampak dari pengetatan kebijakan moneter di banyak negara.
Untuk itu, negara terdampak perlu adanya kewaspadaan dunia terhadap ancaman ketahanan pangan dan energi yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi dan menekan kesejahteraan bagi berbagai negara. Kementerian Keuangan menilai, perlu adanya aksi kolektif dari dampak perubahan iklim terhadap makro ekonomi dan upaya memitigasi.
“Perlunya aksi kolektif dari para negara anggota untuk memitigasi perubahan iklim dengan tetap memperhatikan kondisi spesifik masing-masing negara,” ujar Nella Sri Hendriyetty, selaku Kepala Pusat Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan, pada keterangannya dikutip 27 Mei 2022.
Sementara itu, scarring effect atau luka dalam akibat pandemi Covid-19 juga menjadi fokus utama G20. Rencana negara-negara anggota untuk menghentikan secara bertahap dukungan kebijakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, termasuk stimulus perpajakan.
Beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk melaksanakan strategi tersebut antara lain adalah membaiknya situasi pandemi, pemulihan ekonomi, produktivitas yang mulai meningkat, adanya kenaikan pendapatan, dan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja.
“Di antara berbagai dampak pandemi, yang paling memprihatinkan adalah scarring effect pada aspek pendidikan dan kualitas sumber daya manusia,” ucap Anantha Nageswaran, Co-Chair dari India.
Hal tersebut, akan terus di monitoring terhadap situasi perekonomian global serta berbagai resikonya, serta mendorong sinergi antar negara anggota G20 dalam mengatasi berbagai tantangan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. (*) Irawati
