Harus ada upaya dari Pemerintah untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok dengan memperkuat lembaga buffer stock, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap praktik-praktik persaingan yang tidak sehat. Rezkiana Nisaputra
Jakarta – Guna menghindari risiko terjadinya krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1998 silam, pemerintah diminta segera melakukan langkah-langkah kebijakan yang kongkrit, cepat dan tepat untuk memitigasi potensi risiko krisis atau harus ada sense of crisis dari semua pemangku kepentingan dalam jangka pendek.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati di Jakarta, Rabu, 2 September 2015. Menurutnya, paket stimulus yang diluncurkan Pemerintah harus terintegrasi dan terpadu baik dari sektor moneter, fiskal dan sektor riil.
Dia mengungkapkan, ada empat jurus agar perekonomian nasional kembali membaik dan terhindar dari potensi krisis ekonomi. Pertama, yakni pemulihan daya beli masyarakat yang saat ini tengah mengalami penurunan. Oleh sebab itu, harus ada upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dengan memperkuat lembaga buffer stock, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap praktik-praktik persaingan yang tidak sehat.
“Mempercepat dan mengefisienkan jalur distribusi kebutuhan pokok dari produsen ke konsumen dengan memotong rantai distribusi, dapat dioptimalkan dengan pemberdayaan gudang-gudang Bulog dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah,” ujar Enny di Jakarta, Rabu, 2 September 2015.
Kedua, mengefektifitaskan stimulus fiskal, yakni dengan meningkatkan peran fiskal, serta fokus belanja pemerintah harus memberikan dampak langsung pada peningkatan daya beli dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya, fokus pembangunan infrastruktur diharapkan yang berdampak pada peningkatan produktifitas jangka pendek, utamanya pembangunan perdesaan seperti pembangunan irigasi, waduk/setu, konektifitas desa kota.
“Mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur menggunakan sumber pembiayaan dalam negeri sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal dan bahan baku lokal,” tukas Enny.
Lalu yang ketiga, menstabilisasi sektor moneter, dengan berkoordinasi otoritas moneter dan pemerintah untuk dapat menstabilisasikan nilai tukar rupiah, yang antara lain dengan mengoptimalkan masuknya Devisa Hasil Ekspor (DHE). Optimatisasi stimulus fiskal pemerintah juga harus diikuti oleh pelonggaran pengetatan likuiditas.
Sedangkan jurus yang keempat, mendorong bergeraknya sektor riil, dengan mempercepat penyediaan infrastruktur dasar, terutama penyediaan listrik dan sarana transportasi. Meningkatkan iklim investasi melalui birokratisasi perizinan seperti memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan investasi serta mengharmonisasi regulasi yang tumpang tindih baik antar pusat dan daerah.
“Pemerintah harus menahan perlambatan kinerja sektor-sektor penyerap tenaga kerja (tradable) seperti sektor industri pengolahan. Pemerintah harus bergerak cepat dengan memberikan stimulus fiskal agar gelombang PHK tidakmembabi buta. Memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang melakukan PHK yang mengabaikan kewajiban memenuhi hak-hak pekerja,” tutup Enny. (*)
@rezki_saputra
