Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima kunjungan Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia untuk menyikapi dan membahas bersama mengenai regulaai Bank Indonesia (BI) tentang Gerakan Nasional Nontunai (GNNT).
Kedua belah pihak menilai, dengan mulai digencarkannya penggunaan uang elektronik di jalan tol, Pemerintah juga harus lebih mengutamakan kepentingan publik.
Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, yang paling terdampak terhadap elektronikfikasi gardu tol pada 31 Oktober 2017 mendatang adalah pekerja jalan tol, di mana pada satu gardu tol biasanya ditangani lima orang yang bekerja secara bergantian secara terjadwal. Bila seluruh gerbang tol diotomatisasi, dia menyebut kurang lebih 20.000 pekerja akan terdampak.
“Beberapa kali pihak Jasa Marga menyatakan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja. Pekerja akan dialihkan atau diberdayakan di tempat lain. Janji itu selalu kami tanyakan tetapi tidak pernah mendapat jawaban,” ungkap Mirah Sumirat saat mengunjungi YLKI di kantor YLKI, Jakarta, Senin 25 September 2017.
Mirah mengatakan, kemungkinan pemutusan hubungan kerja lebih terbuka lebar. Apalagi, para pekerja di gardu tol selama ini hanya dilatih melayani konsumen di gerbang tol yang tidak bersinggungan dengan teknologi. (Bersambung ke halaman berikutnya)