Labuan Bajo – Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik pada semester II 2025. Secara keseluruhan, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 4,6-5,4 persen.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI, Juli Budi Winantya menyampaikan, pada semester kedua ini laju perekonomian domestik berpeluang menguat, meskipun prospek ekonomi global sedang melambat.
BI menilai ekspor Indonesia masih menunjukkan performa yang baik, terutama ditopang oleh ekspor komoditas sumber daya alam dan produk manufaktur.
“Bacaan kami terhadap kondisi terkini ekonomi global dan risiko-risiko yang ada, kami perkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,6-5,4 persen,” kata Juli dalam Editors Gathering di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 18 Juli 2025.
Baca juga: Simulasi Luhut: Tarif Trump Turun Bisa Naikkan Ekonomi RI 0,5 Persen
Juli menjelaskan, kebijakan tarif resiprokal yang akan diterapkan Amerika Serikat (AS) per 1 Agustus 2025 berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global, khususnya di negara-negara maju.
Untuk Indonesia, BI menyebut pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini akan ditopang oleh ekspor dan investasi non-bangunan di sektor transportasi.
Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus melalui penyaluran bantuan sosial, termasuk Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Di sisi lain, konsumsi rumah tangga dinilai masih perlu didorong lebih lanjut, mengingat penjualan eceran mengalami perlambatan.
Menyikapi kondisi ini, BI mengambil langkah stimulus untuk mendorong pertumbuhan, salah satunya dengan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate).
“Di samping menjaga stabilitas, kebijakan BI juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan BI-Rate, pelonggaran likuiditas. Selain itu, peningkatan insentif makroprudensial ke perbankan guna mendorong kredit, pembiayaan ke sektor-sektor prioritas,” lanjutnya.
Baca juga: Tak Semua Bebas Tarif, Dua Produk AS Ini Tetap Kena Bea Masuk ke RI
BI, kata Juli, akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
Kebijakan tersebut akan diselaraskan dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk mendorong sektor riil dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. (*) Ari Astriawan
