Poin Penting
- Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia menilai Destry Damayanti memiliki pengalaman lengkap untuk memimpin Bank Indonesia (BI).
- Tantangan Gubernur BI berikutnya mencakup ketidakpastian global, likuiditas, nilai tukar, dan perubahan teknologi.
- Komunikasi kebijakan dinilai menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas dan ekspektasi pasar.
Jakarta – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai Destry Damayanti merupakan salah satu figur yang tepat untuk memimpin Bank Indonesia (BI) apabila nantinya secara resmi dicalonkan sebagai Gubernur BI.
Menurut Fakhrul, Destry memiliki pengalaman yang lengkap, mulai dari dunia akademik, pasar keuangan, perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga jajaran Dewan Gubernur BI sejak 2019. Destry juga telah menjalani periode kedua sebagai Deputi Gubernur Senior sejak Agustus 2024.
Rekam jejak tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Destry untuk menghadapi perubahan ekonomi dan pasar keuangan global yang berlangsung cepat.
“Menurut saya, apabila Ibu Destry nantinya dicalonkan, beliau merupakan figur yang tepat untuk memimpin Bank Indonesia. Pengalamannya sangat lengkap, mulai dari ekonom pasar, perbankan, LPS, hingga lebih dari tujuh tahun berada di jajaran pimpinan BI. Kombinasi pengalaman pasar dan institusional seperti ini menjadi sangat penting pada periode yang penuh ketidakpastian seperti sekarang,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Baca juga: Kode Prabowo untuk Destry Jabat Gubernur BI Definitif: Gimana? Oke, Ya?
Tantangan Gubernur BI Makin Kompleks
Fakhrul mengatakan, tantangan Gubernur BI berikutnya berbeda dengan yang dihadapi bank sentral satu atau dua dekade lalu. Bank sentral tidak lagi hanya berhadapan dengan inflasi dan suku bunga, tetapi juga fragmentasi perdagangan global, perubahan rantai pasok, meningkatnya peran kebijakan industri, ketidakseimbangan likuiditas global, volatilitas arus modal, serta perkembangan teknologi yang cepat.
Dalam kondisi tersebut, independensi BI tetap menjadi jangkar utama kredibilitas. Namun, independensi bukan berarti BI harus bekerja sendiri.
Menurut Fakhrul, koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, dan sektor keuangan semakin diperlukan, dengan tetap mempertahankan kejelasan mandat dan akuntabilitas masing-masing institusi.
“Koordinasi dan independensi bukan dua hal yang bertentangan. BI harus tetap independen dalam mengambil keputusan sesuai mandatnya, tetapi pada dunia yang semakin kompleks, bank sentral juga harus memahami konsekuensi kebijakannya terhadap fiskal, perbankan, pasar keuangan, dunia usaha, dan neraca pembayaran secara keseluruhan,” ungkapnya.
Komunikasi Jadi Kunci Kebijakan
Fakhrul menilai salah satu pekerjaan terbesar Gubernur BI berikutnya berada pada aspek komunikasi dan expectation management. Pasar yang semakin sensitif terhadap perubahan kebijakan membuat komunikasi bank sentral tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian dari instrumen kebijakan.
Pasar membutuhkan kejelasan mengenai policy sequence, termasuk kapan kebijakan diarahkan untuk stabilisasi, kapan memasuki fase normalisasi, serta bagaimana BI menggunakan berbagai instrumen di luar suku bunga untuk mengelola likuiditas, nilai tukar, dan transmisi kebijakan.
“Tugas Gubernur BI berikutnya bukan hanya mengambil keputusan yang benar, tetapi juga membuat pasar memahami mengapa keputusan tersebut diambil dan ke mana arah kebijakan berikutnya. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kepastian komunikasi mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar,” ujar Fakhrul.
Baca juga: Teka-teki Suksesor Perry Warjiyo yang Mundur dari Gubernur BI
Fakhrul menambahkan, BI kini memiliki bauran instrumen yang lebih luas dibandingkan masa lalu. Karena itu, komunikasi kebijakan tidak boleh hanya berpusat pada naik atau turunnya BI Rate.
Pasar juga perlu memahami strategi operasi moneter, pengelolaan likuiditas, kebijakan nilai tukar, instrumen makroprudensial, serta arah pendalaman pasar keuangan.
“Kita harus mulai bergerak dari komunikasi yang terlalu berpusat pada price of money menuju komunikasi yang juga menjelaskan flow of money. Bagaimana likuiditas bergerak, bagaimana transmisi moneter bekerja, bagaimana kurva imbal hasil dinormalisasi, dan bagaimana stabilitas rupiah dijaga tanpa membuat pembiayaan sektor produktif terlalu lama berada dalam kondisi ketat,” imbuhnya.
Dorong Normalisasi Pasar Keuangan
Menurut Fakhrul, pekerjaan penting lainnya adalah membawa pasar keuangan Indonesia secara bertahap dari fase stabilisasi menuju normalisasi. Hal ini mencakup perbaikan kondisi likuiditas dan pengembalian fungsi kurva imbal hasil sebagai referensi pembiayaan perekonomian.
“Gubernur BI berikutnya harus mampu berbicara dalam tiga bahasa sekaligus: bahasa stabilitas kepada publik, bahasa kredibilitas kepada pasar, dan bahasa koordinasi kepada pemerintah. Menurut saya, pengalaman Ibu Destry selama ini memberikan modal yang kuat untuk menjalankan ketiganya,” paparnya.
Baca juga: Istana Tegaskan Gubernur BI Baru Wajib “Merah Putih”
Karena itu, Fakhrul menilai pergantian kepemimpinan BI harus dipandang sebagai momentum untuk memperkuat institusi, bukan sekadar mengganti figur.
“Yang kita perlukan bukan Bank Indonesia yang berubah arah setiap kali kepemimpinannya berganti. Kita membutuhkan BI yang institusinya semakin kuat, komunikasinya semakin jelas, bauran kebijakannya semakin kaya, dan tetap independen ketika harus mengambil keputusan yang tidak popular,” tandasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
