Dirinya juga mengritisi pemerintah untuk dapat mensosialisasikan terlebih dahulu kebijakan tersebut kepada masyarakat. Begitupula dengan mendisiplinkan pengusaha yang akan berbuat curang. “Tentu yang terpenting juga ada dua yang harus dicermati yakni sosialisais pemahaman dan displin pelaku usaha untuk tidak main-main dengan angka itu,” ungkap Tony.
Baca juga: Pemerintah Tunda Pembahasan Redenominasi
Dirinya juga memberikan masukan pada pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat demi terciptanya keselarasan ekonomi.
Pemerintah sendiri sepertinya belum merencanakan kebijakan ini untuk dapat masuk ke pembahasan prolegnas tahun 2017, namun Bank Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat terus membahas ini agar dapat terealisasikan dengan baik. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More