Poin Penting:
- Penguatan pasokan dan distribusi pangan dinilai menjadi kunci menjaga inflasi tetap terkendali.
- Pemerintah perlu memperkuat intervensi pangan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
- Risiko kenaikan harga pangan masih dipengaruhi cuaca dan permintaan musiman hingga akhir tahun.
Jakarta – Kenaikan harga pangan menjadi perhatian utama dalam menjaga inflasi hingga akhir 2026. Ekonom Indef Esther Sri Astuti menyebut penguatan pasokan dan distribusi sebagai kunci pengendaliannya.
Menurut Esther, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu memastikan ketersediaan barang memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelancaran distribusi juga harus dijaga agar hambatan pasokan tidak mendorong kenaikan harga.
“Langkah pemerintah dan BI fokus untuk jaga supply barang agar bisa penuhi permintaan dari masyarakat. Kedua, distribusi barang harus lancar,” kata Esther dikutip Antara, Jumat (11/9).
Baca juga: Inflasi Agustus 2026 Capai 0,21 Persen, Ini Pemicunya
Inflasi Dipengaruhi Pasokan dan Distribusi Pangan
Esther meminta pemerintah daerah memantau stok sejumlah komoditas pangan utama. Komoditas tersebut mencakup beras, daging ayam ras, dan cabai.
Intervensi pasar juga dapat dilakukan ketika harga kebutuhan pokok mulai meningkat. Pemerintah dapat menggelar pasar murah atau memberikan subsidi distribusi.
Langkah tersebut bertujuan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Intervensi juga diperlukan agar gangguan rantai distribusi tidak membebani konsumen.
Perlindungan sosial menjadi bagian lain dalam strategi pengendalian harga. Kebijakan tersebut diarahkan kepada kelompok rentan yang paling terdampak kenaikan kebutuhan pokok.
“Menyalurkan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran bagi kelompok rentan untuk menjaga daya beli dasar,” ujarnya.
Risiko Inflasi Menguat dari Sektor Pangan
Dari sisi moneter, Esther menilai BI perlu menjaga stabilitas harga. Kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
“Terkait kebijakan moneter, Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga acuan untuk menstabilkan harga tanpa mematikan pertumbuhan,” ucap dia.
Esther melihat pangan masih menjadi sumber risiko utama hingga penghujung 2026. Kondisi cuaca dan peningkatan permintaan musiman menjadi faktor yang perlu diantisipasi.
“Menurut saya risiko inflasi saat ini berasal dari sektor pangan. Sektor pangan merupakan kontributor risiko terbesar bagi inflasi akhir tahun akibat kombinasi cuaca dan tren musiman,” ungkapnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat kondisi ENSO menunjukkan El Nino sangat kuat. Indeks ENSO rata-rata Juni-Juli-Agustus 2026 tercatat sebesar 2,2.
Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 0,21 persen secara bulanan. Secara tahunan, angkanya mencapai 3,19 persen pada periode tersebut.
Secara tahun kalender, inflasi Januari-Agustus 2026 tercatat sebesar 1,86 persen. Sementara kelompok pangan bergejolak mencatat kenaikan harga yang lebih tinggi.
BI mencatat volatile food mengalami inflasi 0,88 persen secara bulanan pada Agustus. Secara tahunan, kelompok tersebut mencatat inflasi sebesar 4,06 persen.
Kenaikan terutama berasal dari daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Meski demikian, BI memperkirakan inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran.
Target tersebut berada pada kisaran 2,5 hingga 1 persen. BI juga memperkuat sinergi pengendalian harga bersama pemerintah pusat dan daerah.
Intervensi Pangan Diperkuat hingga Akhir Tahun
Pemerintah memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Hingga 7 September 2026, penjualan beras SPHP mencapai 758 ribu ton.
Realisasi tersebut setara 91,55 persen dari total alokasi 828 ribu ton. Pemerintah kemudian menambah alokasi beras SPHP medium sebanyak satu juta ton.
Tambahan tersebut berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Kebijakan ini ditujukan menjaga keberlanjutan penyaluran beras dengan harga terjangkau.
Selain SPHP, pemerintah menjalankan bantuan pangan beras untuk masyarakat penerima. Alokasi Juli-September 2026 mencapai 997,2 ribu ton beras.
Baca juga: Purbaya Lapor Defisit APBN Juli 2026 Capai Rp235,6 Triliun
Beras tersebut disiapkan bagi 33,24 juta penerima. Setiap penerima memperoleh jatah sebanyak 10 kilogram beras per bulan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bantuan pangan beras berlanjut hingga Desember. Pemerintah telah menyetujui tambahan alokasi sekitar satu juta ton.
Kebijakan stabilisasi harga berjalan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026.
Sepanjang semester I 2026, ekonomi tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan tetap berjalan di tengah upaya menjaga stabilitas harga.
Esther menilai kombinasi kebijakan tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat. Penguatan pasokan, distribusi, intervensi harga, perlindungan sosial, dan kebijakan moneter menjadi kunci mengendalikan inflasi. (*)
Editor: Galih Pratama
