Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 1,38 persen pada kuartal I-2025. Meski demikian, kelompok ini masih memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,88 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa penurunan konsumsi pemerintah bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dampak dari kebijakan tersebut baru akan terasa pada kuartal II dan seterusnya pada 2025.
“Penurunan konsumsi pemerintah kalau kita lihat tentunya ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan di kuartal II-2025 dan seterusnya,” ungkap Amalia dalam Rilis BPS, Senin, 5 Mei 2025.
Baca juga: Ekonomi RI Melambat, Tumbuh 4,87 Persen di Kuartal I-2025
Amalia menjelaskan bahwa pada kuartal I-2025, masih terdapat kegiatan dalam proses administrasi pemerintah yang kemudian akan dialihkan ke sumber pertumbuhan ekonomi lainnya.
“Di kuartal I-2025 masih adanya proses administrasi untuk kemudian realokasi menjadi kegiatan-kegiatan pemerintah maupun ekonomi lainnya,” imbuhnya.
Efek Pemilu 2024 Terasa pada Tahun Lalu
Lebih lanjut, penurunan konsumsi pemerintah juga disebabkan oleh adanya belanja pemerintah yang tinggi pada kuartal I tahun lalu, terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
“Tahun lalu terjadi realisasi anggaran yang relatif lebih cepat dan lebih banyak karena adanya pemilu 2024,” kata Amalia.
Baca juga: BPS Ungkap Faktor Pendorong Ekonomi RI Tumbuh 4,87 Persen pada Kuartal I-2025
Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025. Instruksi tersebut mengamanatkan penghematan belanja operasional perkantoran, kegiatan seremonial, rapat/seminar, honor kegiatan, jasa profesi, souvenir, sewa gedung/peralatan, hingga perjalanan dinas, dengan total penghematan mencapai Rp306,7 triliun. (*)
Editor: Yulian Saputra
