Poin Penting
- Jumlah titik SPPG membengkak dari rencana 21 ribu menjadi 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik.
- Kelebihan titik layanan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran insentif dapur lebih dari Rp1 triliun per bulan.
- BGN menghentikan sementara pembukaan dapur baru dan melakukan penataan ulang untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan MBG.
Jakarta – Jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat membengkak jauh dari rencana awal pemerintah. Kelebihan ribuan titik tersebut dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran hingga lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa jumlah titik layanan yang semula direncanakan sekitar 21 ribu kini telah mencapai 27.877 titik. Artinya, terdapat tambahan 6.877 titik dibandingkan perencanaan awal.
“Rencana awal titik SPPG itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik SPPG,” ujar Zulhas dalam agenda Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (11/6/2026).
Baca juga: Istana Targetkan Perbaikan Tata Ulang MBG Tuntas dalam Sebulan
Pembengkakan SPPG Diduga Akibat Praktik Jual-Beli Titik
Menurut Zulhas, sebanyak 21 ribu titik yang direncanakan sebelumnya ditujukan untuk wilayah aglomerasi. Namun, lonjakan jumlah titik yang terjadi saat ini menimbulkan dugaan adanya praktik jual-beli titik SPPG dalam pelaksanaan program.
Dengan skema insentif yang diberikan kepada setiap dapur sebesar Rp6 juta per hari, kelebihan jumlah titik tersebut berpotensi membebani anggaran negara dalam jumlah besar.
“Jika per bulan ada pemborosan Rp1 triliun, berarti kalau setahun Rp12 triliun,” ujar Zulhas.
Karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG dalam waktu satu bulan ke depan.
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting ini,” tegasnya.
BGN Hentikan Pembukaan Dapur Baru
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi agar program tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara dan tanpa mengurangi target pemenuhan gizi penerima manfaat.
Langkah pertama yang ditempuh adalah melakukan moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata ulang untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Selain itu, BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan daerah. Kebijakan ini diambil karena persebaran SPPG dan dapur MBG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Baca juga: BGN Moratorium Pembangunan Dapur MBG, 222 Gedung SPPG Sudah Rampung Dibangun
Fokus pada Efisiensi dan Kualitas Layanan
BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program.
Di samping itu, pengawasan terhadap kualitas layanan akan diperkuat. Pada 2026, orientasi program tidak lagi hanya mengejar penambahan jumlah layanan, tetapi juga memastikan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan setiap dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang memadai sesuai kebutuhan wilayah.
Nanik menegaskan bahwa Program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik karena tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Karena itu, penataan SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan efisien dari sisi anggaran. (*)
Editor: Galih Pratama
