Jakarta — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil perwalian Kementerian BUMN dan PT Jasa Marga (Persero) serta perwakilan jajaran perbankan untuk rapat dengar pendapat mengenai elektronifikasi pembayaran gardu tol secara penuh yang akan mulai dilakukan pada 31 Oktober 2017 mendatang.
Anggota Komisi VI fraksi Demokrat yang juga sebagai pimpinan rapat, Azam Azman Natawijaya mengusulkan agar pembelian kartu uang elektronik (e-money) baru dapat digratiskan selamanya guna menyukseskan program pemerintah tersebut.
“Kan ada diskon 100 persen biaya kartu (untuk pembelian di gardu tol), dari 16 Oktober sampai 31 Oktober 2017. Kenapa ada jangka waktunya? Tidak selamanya saja digratiskan? Agar masyarakat lebih mudah dan berminat,” kata Azam di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan penjelasannya mengenai adanya biaya pada penerbitan e-money baru. Dirinya mengatakan biaya tersebut guna menutupi biaya cetak, chip dan pendistribusian. (Bersambung ke halaman berikutnya)
“Misalnya uang elektronik yang dijual saat ini Rp50.000 karena diskon 100 persen untuk biaya kartu, maka saldo yang didapatkan Rp50.000. Jika dikenakan biaya kartu maka saldo yang didapatkan Rp30.000. Biaya Rp20.000 untuk biaya cetak, biaya chip dan biaya distribusi,” jelas Anggoro.
Baca juga: Elektronifikasi Tol, Kartu e-Money di Gardu Tol Gratis
Selain itu dirinya juga menjelaskan mengenai program promosi diskon biaya kartu pernah dilakukan para pihak perbankan pada Agustus lalu, yang kemudian dilanjutkan pada 16 Oktober 2017 – 31 Oktober 2017.
“Dengan diskon 100 persen alias gratis ini, kami mengharapkan masyarakat pada 31 Oktober mendatang sudah punya kartu semua. Jadi nanti yang membeli lewat masa promosi lebih sedikit,” ujar Anggoro. (*)
Editor: Paulus Yoga
