Jakarta – Publik dikejutkan oleh informasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang tiba-tiba menguat menjadi Rp8.170,65 dalam pencarian Google Search pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Masyarakat Indonesia sempat dibuat heboh oleh informasi tersebut, hingga akhirnya Bank Indonesia (BI) mengonfirmasi bahwa data tersebut tidak akurat.
“Level nilai tukar USD/IDR Rp 8.100-an sebagaimana yang ada di Google bukan merupakan level yang seharusnya. Data Bank Indonesia mencatat kurs Rp16.312 per dolar AS pada tanggal 31 Januari 2025,” ujar Denny kepada wartawan, Sabtu, 1 Februari 2025.
Google pun mengonfirmasi bahwa kesalahan informasi tersebut berasal dari data konversi pihak ketiga yang digunakan dalam pencarian Google Search.
Baca juga : Google Akui Kesalahan Data Kurs Rupiah di Pencarian, Inilah Penyebabnya
“Kami menyadari adanya masalah yang memengaruhi informasi nilai tukar Rupiah (IDR) di Google Search. Data konversi mata uang berasal dari sumber pihak ketiga,” ujar perwakilan Google dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 1 Februari 2025.
DPR Soroti Potensi Kepanikan Pasar
Ketidakakuratan data tersebut menjadi sorotan anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. Ia menegaskan pentingnya akurasi dan ketelitian dalam penyajian informasi ekonomi di ranah digital.
Menurutnya, insiden ini berpotensi menyesatkan masyarakat dan pelaku usaha, bahkan dapat memicu kepanikan pasar.
“Ketidakakuratan informasi nilai tukar rupiah dapat berdampak serius pada kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Kesalahan seperti ini bukan sekadar kekeliruan teknis, tetapi bisa memicu kepanikan pasar, mengganggu kebijakan ekonomi pemerintah, serta memengaruhi keputusan pelaku usaha dan investor,” katanya, dikutip Senin, 3 Februari 2025.
Baca juga: Heboh Nilai Tukar Rupiah Rp8.170 per Dolar AS, Google Eror?
Sukamta juga mempertanyakan apakah kesalahan ini murni akibat faktor teknis atau ada motif tertentu di baliknya.
“Apakah Google mulai berpolitik? Apakah ini bagian dari dinamika global yang pernah kita saksikan sebelumnya, seperti bagaimana George Soros memainkan peran dalam krisis ekonomi Asia tahun 1998?” tanya politisi Fraksi PKS ini.
Ia juga menyoroti bahwa dalam era digital, raksasa teknologi memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik dan stabilitas ekonomi suatu negara.
Desakan Transparansi dan Pengawasan Data Ekonomi
Oleh karena itu, Sukamta mendesak Google untuk lebih transparan dalam menentukan sumber data yang digunakan, terutama terkait informasi ekonomi yang sensitif.
“Google harus terbuka dalam menjelaskan dari mana mereka mendapatkan data nilai tukar ini. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang ikut bermain dalam pengelolaan informasi publik, apalagi jika itu bisa berdampak pada perekonomian negara,” tambah Doktor lulusan universitas di Inggris ini.
Baca juga : Heboh Kurs Dolar di Google Tembus Rp8.170, Begini Penjelasan BI
Sukamta menekankan bahwa kesalahan ini harus segera diperbaiki dengan langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerja sama antara Google dan institusi resmi seperti Bank Indonesia serta Kementerian Keuangan, agar data yang ditampilkan lebih akurat dan terpercaya.
“Google memiliki tanggung jawab besar sebagai penyedia informasi global. Mereka harus memastikan bahwa data ekonomi yang ditampilkan bersumber dari lembaga yang kredibel dan terverifikasi, agar tidak menyesatkan publik,” tegasnya.
Sukamta juga mengajak pemerintah untuk lebih aktif mengawasi penyebaran informasi ekonomi di platform digital.
“Regulasi yang lebih ketat diperlukan agar perusahaan teknologi global tidak seenaknya menyebarkan data yang bisa berdampak negatif bagi kestabilan ekonomi nasional,” ujarnya.
Baca juga: Marak Beredar Uang Palsu, Anggota Komisi XI Wanti-Wanti Peruri: Jangan Ada Kebocoran!
Sebagai langkah pencegahan, Sukamta mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan meningkatkan literasi digital dalam menyaring informasi.
“Jangan langsung percaya dengan data yang muncul di mesin pencari. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk memverifikasi informasi ke sumber resmi, seperti Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan,” katanya.
Pentingnya Kedaulatan Digital Indonesia
Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya kedaulatan digital bagi Indonesia.
“Kita tidak boleh terlalu bergantung pada platform teknologi asing dalam mengakses informasi strategis. Sudah saatnya Indonesia memperkuat sistem informasi ekonomi nasional yang lebih independen dan tepercaya,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
