Poin Penting:
- DPR meminta pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan mulai diterapkan pada APBN 2027.
- Anggaran pendidikan diminta fokus pada guru, siswa, mahasiswa, dan sarana pendidikan.
- MK memberi waktu penyesuaian hingga APBN 2028 karena siklus penyusunan anggaran tahunan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendesak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) diterapkan mulai 2027.
DPR menilai pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan harus dipercepat untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Meski MK memberi masa penyesuaian hingga APBN 2028, Esti meminta pemerintah dan DPR tidak menunda pelaksanaannya.
Baca juga: Putusan MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Ambil Jatah Pendidikan
Menurutnya, percepatan kebijakan akan memberi ruang lebih besar bagi pembenahan sektor pendidikan.
“Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM (sumber daya manusia),” kata Esti di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026, seperti dikutip dari Antara.
DPR Dorong Pemisahan Anggaran MBG dari Pos Pendidikan
Esti menegaskan anggaran pendidikan harus fokus pada peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Dana tersebut juga perlu mendukung kebutuhan siswa, mahasiswa, serta perbaikan sarana pendidikan.
Menurutnya, penggunaan anggaran yang tepat akan memperkuat pemerataan pendidikan dan kesejahteraan pendidik. Langkah itu dinilai lebih strategis dibanding membebani pos pendidikan dengan program MBG.
Ia juga menilai peningkatan anggaran pendidikan dapat membantu Indonesia menghadapi tantangan global. Transformasi digital dan perkembangan kecerdasan artifisial menuntut kualitas SDM yang lebih tinggi.
Anggaran Pendidikan Harus Fokus pada Kualitas SDM
Esti menilai pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan formal. Sistem pendidikan harus membentuk kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, dan kolaborasi.
Karakter yang kuat dan kemampuan belajar sepanjang hayat juga menjadi kebutuhan utama. Karena itu, reformasi pendidikan harus diarahkan pada pembangunan kualitas manusia.
Baca juga: MK Putuskan Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan, Purbaya: Kita Ikuti di 2028
Menurutnya, strategi pembangunan nasional harus menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama. Komitmen negara dibutuhkan agar program pendidikan tetap menjadi prioritas anggaran.
“Tentunya membangun kualitas SDM unggul harus dimulai dari pendidikan anak-anak. Karena pendidikan menjadi modal dasar pembangunan nasional,” ujarnya.
MK Beri Waktu hingga APBN 2028
Sebelumnya, MK memerintahkan pemerintah dan DPR mengeluarkan anggaran MBG dari alokasi pendidikan dalam APBN. Perintah itu tertuang dalam putusan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 pada 30 Juli 2026 di Jakarta. MK memberi waktu penyesuaian hingga APBN 2028 karena proses penyusunan anggaran dilakukan setahun sekali.
Dorongan DPR agar putusan MK dijalankan mulai 2027 menunjukkan tekanan politik untuk mempercepat penataan anggaran negara. Perdebatan mengenai posisi anggaran MBG kini menjadi bagian penting dari arah kebijakan pendidikan dan pembangunan SDM Indonesia. (*)
Editor: Yulian Saputra
