Poin Penting
- MK melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil, dan mewajibkan mereka mengundurkan diri atau pensiun jika ingin mengisi posisi di luar Polri.
- DPR mendorong Presiden Prabowo segera menarik anggota Polri aktif dari jabatan sipil dan memastikan kepatuhan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
- Putusan ini menegaskan prinsip rule of law, termasuk terkait larangan rangkap jabatan menteri/wamen di BUMN, serta dinilai memperkuat komitmen pemerintahan Prabowo pada demokrasi substantif.
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman berharap Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Kepolisian RI (Polri) aktif yang menduduki jabatan sipil. Harapan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Dalam putusannya, MK melarang polisi aktif memegang jabatan sipil dan menegaskan bahwa mereka harus mengundurkan diri secara permanen apabila ingin menjabat di luar institusi Polri.
Benny meyakini, Presiden Prabowo adalah presiden yang patuh terhadap konstitusi, apalagi putusan MK yang bersifat final dan mengikat atau final and binding.
“Presiden Prabowo adalah presiden yang tunduk dan mematuhi konstitusi. Karena itu kita mengharapkan Presiden Prabowo segera tarik dan kembalikan anggota Polri yang masih aktif di kementerian dan lembaga atau badan” kata Benny dinukil laman DPR, Sabtu, 15 November 2025.
Benny menilai, anggota Polri aktif yang menduduki posisi jabatan sipil juga bisa diberi alternatif. Hal ini sesuai dengan putusan MK.
“Atau mereka diminta memilih apakah pensiun dini atau segera kembali ke organisasi induknya,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Baca juga: DPR Kaji Putusan MK Polri Aktif Harus Mundur Jika Duduki Jabatan Sipil
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam sidang yang digelar Kamis (13/11).
MK menegaskan bahwa Kapolri tidak bisa lagi menunjuk polisi aktif menduduki jabatan sipil sebelum mereka pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
MK juga menilai frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri menimbulkan ketidakjelasan norma dan membuka ruang multitafsir.
Memperkuat Prinsip Rule of Law
Lebih lanjut, MK pun menjelaskan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri sebenarnya sudah cukup jelas. Pasal tersebut menjelaskan anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Terkait hal itu, Benny mengingatkan polisi bukan pemegang kekuasaan di negara ini, melainkan abdi masyarakat. “Jadi Ingat, Indonesia bukan negara polisi,” tegas legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I itu.
Baca juga : Bea Cukai dan Polri Gagalkan Ekspor Ilegal Turunan CPO Senilai Rp28,7 Miliar
Benny menambahkan, putusan MK yang menegaskan bahwa Kapolri tidak bisa menunjuk anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil, juga memperkuat prinsip rule of law.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo untuk memaknai prinsip bahwa pemerintahan bukan sekadar berdasarkan hukum, tetapi pembatasan kekuasaan oleh hukum.
“Putusan MK ini menambah bobot tinggi pada Presiden Prabowo sebagai presiden yang ingin menegakkan prinsip rule of law dan demokrasi substantif dalam pemerintahan yang dipimpinnya,” jelas Benny.
DPR Ingatkan Larangan Rangkap Jabatan
Di sisi lain, Anggota Komisi DPR yang membidangi hukum dan keamanan itu pun mendorong Presiden Prabowo untuk menjalankan putusan MK terkait larangan rangkap jabatan. Benny menyinggung putusan MK terdahulu soal larangan menteri dan wakil menteri merangkap jabatan.
“Selain itu, juga kita dorong agar presiden patuhi putusan MK soal larangan Wamen merangkap jabatan jadi komisaris-komisaris BUMN,” tukasnya.
Hal yang disampaikan Benny tersebut terkait putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menjawab gugatan soal pemerintah yang dinilai telah mengabaikan putusan-putusan MK terdahulu dengan tetap mengangkat wakil menteri sebagai komisaris di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Putusan MK ini juga telah diakomodir di UU BUMN yang baru. (*)
Editor: Yulian Saputra
