Sementara Anggota Komisi XI fraksi PAN Hafidz Thohir juga heran, anggaran yang begitu besar untuk infrastruktur hingga mencapai Rp5500 triliun sejatinya bukan untuk rakyat. “Ini untuk siapa, tidak mungkin itu untuk rakyat miskin. Kalau bicara angka-angka tapi target nggak tercapai buat apa,” tegas Hafidz.
Menurut Hafidz, kegagalan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan sebenarnya menafikan yang sudah disepakati dalam pembahasan APBN. Meski pertumbuhan naik, juga tidak membawa efek positif bagi pengurangan kesenjangan.
“Menurut anggaran terbatas seharusnya bisa merubah pos mana yang bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan. Dulu Rp100.000 orang bisa belanja dua kantung kresek, sekarang cuma dapat 1 kantung kresek,” jelas Hafidz.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, utang luar negeri Indonesia sebenarnya hanya sedikit. Utang lebih banyak diterbirkan dalam bentuk surat utang negara yang bisa saja dari dalam negeri maupun luar negeri. (Bersambung ke halaman berikutnya)
