Kondisi ini, menurutnya, jelas merugikan masyarakat selaku nasabah yang mestinya dananya dilindungi.
“Kalau dalih BTN itu ulah outsourcing, maka pihak outsourcing itu kerja sama resmi dengan BTN atau tidak? Kalau kerja sama ya BTN harus bertanggung jawab. Karena sejak ada kasus ini, banyak masyarakat bertanya ke kami (DPR),” paparnya.
Hal yang sama diutarakan oleh Anggota Komisi XI lainnya, Achmad Hatari. Menurut Hatari kondisi ini bentuk sikap kelalaian dari pengawasan internal dan manajemen fraud yang buruk. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Poin Penting Tambahan likuiditas pemerintah memperkuat penyaluran kredit BRI, terutama ke sektor UMKM. BRI tetap… Read More
Poin Penting Budi Herawan kembali terpilih sebagai Ketua AAUI periode 2026–2030 melalui aklamasi, mencerminkan kepercayaan… Read More
Poin Penting IHSG turun 2,19% ke 7.026, dengan 530 saham melemah. Mayoritas sektor terkoreksi, dipimpin… Read More
Poin Penting Layanan BSI tetap berjalan normal di wilayah terdampak gempa, hanya satu cabang terkendala… Read More
Poin Penting Total aset keuangan syariah mencapai Rp3.100 triliun per Desember 2025, tumbuh 8,61 persen… Read More
Poin Penting Penyaluran Kredit Pembiayaan Perumahan (KPP) Bank BPD Bali tumbuh signifikan, dengan sisi supply… Read More