Kondisi ini, menurutnya, jelas merugikan masyarakat selaku nasabah yang mestinya dananya dilindungi.
“Kalau dalih BTN itu ulah outsourcing, maka pihak outsourcing itu kerja sama resmi dengan BTN atau tidak? Kalau kerja sama ya BTN harus bertanggung jawab. Karena sejak ada kasus ini, banyak masyarakat bertanya ke kami (DPR),” paparnya.
Hal yang sama diutarakan oleh Anggota Komisi XI lainnya, Achmad Hatari. Menurut Hatari kondisi ini bentuk sikap kelalaian dari pengawasan internal dan manajemen fraud yang buruk. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pengeluaran riil rata-rata per kapita masyarakat Indonesia sebesar Rp12,34 juta… Read More
Jakarta - Bank DBS Indonesia mencatatkan penurunan laba di September 2024 (triwulan III 2024). Laba… Read More
Jakarta - Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat, 15 November 2024,… Read More
Jakarta — Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mencatat, penggunaan QRIS di Jawa Tengah… Read More
Jakarta – Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, 15 November 2024, masih ditutup… Read More
Jakarta - PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia mencatat kinerja positif sepanjang kuartal III-2024.… Read More