Kondisi ini, menurutnya, jelas merugikan masyarakat selaku nasabah yang mestinya dananya dilindungi.
“Kalau dalih BTN itu ulah outsourcing, maka pihak outsourcing itu kerja sama resmi dengan BTN atau tidak? Kalau kerja sama ya BTN harus bertanggung jawab. Karena sejak ada kasus ini, banyak masyarakat bertanya ke kami (DPR),” paparnya.
Hal yang sama diutarakan oleh Anggota Komisi XI lainnya, Achmad Hatari. Menurut Hatari kondisi ini bentuk sikap kelalaian dari pengawasan internal dan manajemen fraud yang buruk. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Poin Penting BI menilai penurunan outlook Moody’s tidak mencerminkan pelemahan ekonomi domestik. Stabilitas sistem keuangan… Read More
Poin Penting PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) menegaskan tidak memiliki keterlibatan, baik langsung maupun… Read More
Poin Penting Celios pertanyakan pertumbuhan PDB 5,11 persen dipertanyakan, pasalnya konsumsi rumah tangga & PMTB… Read More
Poin Penting BCA menambah jaringan dari 1.242 cabang (2021) menjadi 1.270 cabang (Desember 2025) BCA… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 40 pejabat eselon II di DJP dan… Read More
Poin Penting BCA Digital raih laba Rp213,4 miliar, ditopang DPK Rp14,3 triliun (+22%) dan kredit… Read More