Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkhawatirkan, komitmen Central Development Bank (CDB) yang memberikan pinjaman kepada tiga bank BUMN senilai US$3 miliar sebagai model penjajahan ekonomi gaya baru di era kemerdekaan.
Pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR, Tifatul Sembiring di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa, 1 Maret 2016. Menurutnya, pada perjanjian pinjaman dengan CDB tersebut terdapat klausul yang menyebutkan bahwa ada persyaratan atau kategori khusus dari China terkait penerima dana pinjaman US$3 miliar.
“There is no free lunch. Dahulu bentuk penjajahan berusaha menguasai secara langsung. Tetapi, dikhawatirkan pinjaman CDB ini bentuk penjajahan tidak langsung yang dilakukan secara halus,” tegas Tifatul.
Kendati demikian, kata dia, diharapkan tiga bank BUMN (BRI, Mandiri, BNI) yang menerima dana pinjaman dari CDB tersebut tidak hanya fokus menggunakan dana pinjaman CDB itu untuk relasi masing-masing bank, akan tetapi diutamakan menyasar kelompok usaha nasional kelas bawah yang dapat menggerakkan perekonomian.
Lebih lanjut Tifatul meminta, pinjaman dari CDB yang dibagikan kepada tiga bank BUMN tersebut tidak diutilisasi untuk kelompok-kelompok tertentu yang selama ini menjadi debitur ketiga bank pelat merah itu. Menurutnya, selama ini, kata dia, pihaknya mengetahui ada relasi-relasi khusus pada bank-bank tersebut.
“Saya mengetahui, relasi khusus bank-bank itu kan sebenarnya sudah ada. Sehingga, akan ada perlakuan khusus bagi debitur-debitur tertentu. Kami menginginkan pinjaman ini memiliki prinsip keadilan,” ujar Tifatul.
Pada dasarnya, Jelas dia, pinjaman CDB ini sangat kecil, jika dibandingkan dengan total aset masing-masing lembaga perbankan. Oleh sebab itu, pemerintah diminta lebih nasionalis dalam menyikapi pinjaman ini. “Saya ingatkan, pemerintah lebih bersifat nasionalis, meski kita membutuhkan dana bank untuk pembangunan infrastruktur,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra
