Jakarta – Pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi berangsur membaik, hal ini ditandai dengan konsumsi rumah tangga dan indikator lainnya yang semakin meningkat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal-II 2022 yang tercatat mencapai 5,44% secara yoy.
Namun, disisi lain inflasi terus meningkat disebabkan belum seimbangnya peningkatan permintaan dan pemulihan kapasitas produksi dari sisi penawaran. Terlebih, perang antara Rusia dan Ukraina juga telah menyebabkan terganggunya rantai pasok global yang berakibat pada krisis energi dan pangan di seluruh dunia.
“Selama beberapa bulan lamanya APBN kita telah mencoba bertahan menghadapi lonjakan harga minyak mentah dunia yang meroket di atas US$100 per barel. DPR RI telah beberapa kali menyetujui penambahan anggaran subsidi energi Tahun 2022 menjadi total Rp502 triliun, namun anggaran itu masih belum mampu menahan harga BBM di masyarakat,” ujar Muhidin M. Said, Anggota DPR RI Komisi XI DPR-RI, Senin, 31 Oktober 2022.
Sehingga, lanjutnya pemerintah terpaksa menaikan harga BBM bersubsidi menjadi Rp10.000 per liter. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran yang akan menciptakan efek bola salju terhadap kenaikan harga-harga barang dan jasa.
“Harga BBM tergolong dalam komponen harga yang diatur pemerintah namun memiliki pengaruh yang besar terhadap komponen volatile food atau komponen harga bergejolak yang di dominasi komoditas pangan,” kata Muhidin.
Kemudian, kenaikan laju inflasi sangat terasa di Provinsi Sulawesi Tengah, hal itu terlihat dari angka inflasi bulan September 2022 yang mencapai 6,73% secara yoy atau lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 5,95%. Angka inflasi ini disumbang terutama oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi sebesar 6,94% pada sektor pangan.
“Kenaikan harga terlihat pada komoditas telur ayam ras dan ikan cakalang. Dua komoditas ini merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di lapisan ekonomi atas hingga paling bawah,” jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, DPR RI mengapresiasi serta menyambut baik langkah pemerintah bersama Bank Indonesia menggelar Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di seluruh penjuru nusantara karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang paling mendasar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, agar bisa menjaga stabilitas harga supaya tetap terjangkau oleh masyarakat lapisan terbawah sekalipun. (*) Irawati.
