Jakarta – Komisi XI DPR RI mendorong Pemerintah untuk menjalankan kebijakan stimulus fiskal lebih pruden dan maksimal menjangkau masyarakat yang terdampak Covid-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi saat menghadiri webinar Infobank bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Ikatan Alumni Asean Insititute of Management indonesia (IAAIMI). Menurutnya, catatan tersebut dirasa perlu dilaksanakan guna menahan perlabatan ekonomi nasional akibat Pandemi global.
“DPR selalu berdiskusi bersama Pemerintah bagaimana ekonomi bisa pulih, bagaimana stimulus untuk UMKM dan ultra mikro bisa maksimal. Intinya kita mendorong Pemerintah bekerja lebih pruden dan maksimal agar stimulus ini dapat dinikmati masyarakat,” kata Fathan di Jakarta, Selasa 23 Juni 2020.
Ia mengungkapkan, ke depan Pemerintah harus segera merumuskan dan menghasilkan opsi penambahan stimulus yang permanen guna mengantisipasi adanya gelombang kedua kasus covid-19 di Indonesia. Terlebih di beberapa negara seperti Tiongkok kemunculan kasus baru sudah mulai bermunculan.
“DPR juga mendorong Pemeritnah secara serius menghasilkan opsi permanen, kita akan mendapatkan penurunan pendapatan. Itulah fungsi fiskal dan DPR apresiasi peningkatan fiskal seperti penambahan bansos,” tambahnya.
Sebagai informasi, Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Dari jumlah tersebut sebesar Rp87,55 triliiun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp120,61 triliun, sebesar Rp123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp106,11 triliun. (*)
Editor: Rezkiana Np
