DPR Desak Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti insiden di Batang, Jawa Tengah dan Kalibata, Jakarta Selatan.

“Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita guna menghadirkan SDM unggul bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah,” ujar Netty dinukil dpr.go.id, Rabu, 23 Apil 2025.

Terkait kasus dugaan keracunan massal di Batang, Netty mendesak BGN segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap standar keamanan pangan, mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan dalam program MBG.

Baca juga : Catat! Bos BGN Pastikan Gaji Pekerja MBG Tak Dipotong untuk Bayar Premi BPJS

“Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama. Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujar politisi Fraksi PKS ini.

Tunggakan Pembayaran Rp1 Miliar Jadi Sorotan

Sementara itu, menanggapi tunggakan pembayaran hampir Rp1 miliar terhadap dapur MBG di Kalibata, Netty menilai persoalan tata kelola anggaran dan administrasi perlu mendapat perhatian serius.

“Keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada keberlanjutan program MBG. Hal ini harus diantisipasi dengan membangun sistem koordinasi dan monitoring antar lembaga pelaksana,” katanya.

Baca juga : Gandeng BGN, BPJS Ketenagakerjaan Sepakat Lindungi Pekerja Program MBG

Netty juga menyampaikan apresiasi kepada para pengelola dapur yang tetap berkomitmen menjalankan kerja sama meskipun terdapat kendala dalam proses pembayaran dan operasional lainnya.

“Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya.

Dorongan Evaluasi dan Reformasi Program MBG

Netty lantas meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Evaluasi tersebut mencakup perbaikan mekanisme pengawasan lapangan, standarisasi penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.

“MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan dan dukungan tulus dari semua pihak. Dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra