Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan ruang yang luas bagi pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjalankan program kerjanya.
DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2025, yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RUU RAPBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangan.
“Dalam Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2025, DPR RI dan Pemerintah, bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan yang baru menjalankan program kerjanya di tahun 2025,” ujar Puan dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 oleh Ketua DPR RI, Jumat, 16 Agustus 2024.
Baca juga: Puan Maharani Minta Prabowo Cermat Kelola Sumber Pendanaan Negara
Puan bilang dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, belanja negara, harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
“Serta, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat dan lain sebagainya yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” imbuh Puan.
Baca juga: Target Belanja ABPN 2025 Era Prabowo-Gibran Capai Rp3.613,1 Triliun
Selain itu, pemerintah harus dapat memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga, yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukan hanya sekadar lebih baik belanja atau better to spending.
“Pemerintah harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural, agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap,”paparnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - Deputy Minister of Finance Thomas Djiwandono revealed that the Daya Anagata Nusantara (Danantara)… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan dari sisi jumlah dan persentase penduduk… Read More
Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terancam mendapati hukuman mati atau penjara seumur… Read More
Jakarta – Selama 15 tahun berdiri, IIF telah berkontribusi untuk ikut mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan… Read More
Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanggil pengembang aplikasi Jagat.io, terkait viralnya gim berburu harta karun… Read More
Jakarta - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar… Read More