Poin Penting
- Menkop Ferry Juliantono menyebut program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai implementasi konsep Prabowonomics yang menekankan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.
- Program tersebut dinilai menjadi upaya pemerintah mengoreksi arah ekonomi yang dinilai terlalu liberal dan kapitalistik menuju sistem ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat.
- Pemerintah menargetkan koperasi kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan semangat ekonomi gotong royong.
Jakarta – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih merupakan implementasi nyata konsep ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program tersebut menjadi bagian penting dari gagasan ekonomi yang ia sebut sebagai Prabowonomics.
“Program Kopdes Merah Putih menjadi salah satu implementasi konkret dari ekonomi kerakyatan yang selama ini digaungkan Presiden,” kata Ferry dalam keterangannya, Kamis, 5 Maret 2026.
Bahkan, Ferry menegaskan, ideologi ekonomi yang dibangun dalam bingkai Prabowonomics adalah ideologi ekonomi dari Presiden Prabowo.
“Presiden ingin mengembalikan arah ekonomi kita yang sudah salah sarah, terlalu liberal dan kapitalis, menjadi ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih,” paparnya.
Baca juga: Ilusi Pertumbuhan Tinggi dan Tantangan Prabowonomics
Karena itu, ia menilai koperasi perlu kembali menjadi arus utama perekonomian nasional.
“Kini, koperasi sudah menjadi program penting pemerintahan Presiden Prabowo, dalam mengkoreksi arah perekonomian nasional ke depan,” jelasnya.
Berakar dari Pemikiran Tokoh Bangsa
Ferry menambahkan, gagasan Prabowonomics memiliki akar pemikiran dari tokoh bangsa RM Margono Djojohadikusumo dan Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, yang merupakan kakek dan ayah dari Presiden Prabowo.
Keduanya dikenal memiliki pemikiran ekonomi yang berlandaskan nilai sosialis religius.
“Maka, pemerintah akan berjuang keras agar program Kopdes ini bisa sukses. Kalau sampai gagal, saya meyakini ke depan tidak akan ada lagi yang namanya eksistensi koperasi di Indonesia,” jelasnya.
Baca juga: Riset Kampus Didorong Jadi Mesin Industri, Prabowo Siapkan Dana Rp4 Triliun
Ia menegaskan pentingnya mengembalikan ekonomi Indonesia kepada rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ekonomi nasional harus dibangun dengan semangat ekonomi Pancasila, di mana demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi.
“Dalam konteks tersebut, koperasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945,” bebernya.
Koperasi sebagai Sokoguru Ekonomi
Menurut Ferry, arah pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cita-cita para pendiri bangsa, yaitu ekonomi yang berkeadilan, berbasis gotong royong, dan memberi ruang kepemilikan kepada rakyat.
“Karena itu, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan ekonomi rakyat dan menjadi sokoguru perekonomian nasional,” tegas Menkop.
Sementara itu, Filsuf Universitas Indonesia Rocky Gerung menjabarkan bahwa konstitusi membuka ruang bagi akumulasi ekonomi melalui kapitalisme atau korporasi. Namun, konstitusi juga menegaskan bahwa ekonomi harus menghasilkan kemakmuran bersama, yang diwujudkan melalui peran BUMN.
“Tapi, di sisi lain, kehidupan ekonomi juga harus pro terhadap rakyat kecil. Itu ada dalam tubuh dan semangat koperasi. Bahkan, koperasi menjadi wujud dari semangat human solidarity,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
