Poin Penting:
- Pramono Anung berharap tidak ada lagi pemangkasan DBH DKI oleh pemerintah pusat.
- DPRD DKI mengingatkan potensi penurunan dana bagi hasil akibat besarnya kebutuhan pendanaan program sosial pemerintah pusat.
- BUMD, optimalisasi aset daerah, dan skema pembiayaan kreatif dinilai perlu diperkuat untuk menjaga pendapatan Jakarta.
Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap pemerintah pusat tidak lagi melakukan pemangkasan dana bagi hasil (DBH) yang menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Harapan tersebut disampaikan Pramono saat dimintai tanggapan terkait kemungkinan penurunan dana bagi hasil yang diterima Jakarta pada masa mendatang. Menurut dia, kondisi tersebut diharapkan tidak kembali terjadi.
“Bismillah, mudah-mudahan nggak,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, dikutip Antara, Jumat (19/6).
Baca juga: Gubernur Pramono Anung Dorong BUMD Jakarta Berani Ekspansi
Pernyataan itu muncul setelah adanya kekhawatiran mengenai potensi pengurangan alokasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada Jakarta, seiring meningkatnya kebutuhan pendanaan berbagai program nasional.
Waspadai Potensi Penurunan DBH DKI
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengingatkan jajaran eksekutif agar bersiap menghadapi kemungkinan pemangkasan DBH DKI oleh pemerintah pusat.
Menurut Baco, pemerintah pusat saat ini tengah fokus menjalankan berbagai program sosial yang membutuhkan dukungan anggaran dalam jumlah besar. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi besaran dana yang dialokasikan kepada daerah, termasuk Jakarta.
“Bisa jadi, DBH kita turun lagi. Pemerintah pusat lagi gemar-gemarnya urusan sosial yang menyenangkan masyarakat dan perlu dana besar,” ungkap Baco.
Baca juga: Pramono Temui Dua Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi untuk Jakarta
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat berdampak pada pendapatan daerah, termasuk jika terjadi penurunan DBH DKI pada periode berikutnya.
BUMD Diminta Perkuat Kontribusi terhadap APBD
Sebagai langkah antisipasi, Baco menilai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Optimalisasi kinerja perusahaan daerah dinilai dapat menjadi salah satu sumber pendapatan alternatif apabila penerimaan dari dana bagi hasil mengalami penurunan. Dengan demikian, ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.
Selain mendorong peningkatan kinerja BUMD, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah secara lebih produktif guna menambah pemasukan bagi pemerintah daerah.
Baca juga: Gubernur Pramono Anung Dorong BUMD Jakarta Berani Ekspansi
Optimalisasi Aset dan Skema Pembiayaan Kreatif
Baco menambahkan, aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera dimanfaatkan secara optimal agar mampu menghasilkan nilai ekonomi dan memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Di samping itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk membuka peluang penerapan skema pembiayaan kreatif atau creative financing guna mendukung pembangunan dan kebutuhan anggaran ke depan.
“Serta kreatif financing (perlu dilakukan),” pungkas Baco. Dengan adanya kekhawatiran terhadap potensi pengurangan dana transfer dari pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memperkuat sumber-sumber pendapatan alternatif. Di sisi lain, Pramono tetap berharap tidak ada lagi pemangkasan DBH DKI sehingga kapasitas fiskal Jakarta tetap terjaga. (*)
Editor: Yulian Saputra
