Jakarta – Woori Bank Korea, salah satu bank terbesar di Korea Selatan, kini tengah diterpa kasus dugaan penipuan atau fraud kredit yang terjadi pada anak usahanya di Indonesia, yakni PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA).
Berdasarkan pengumuman di laman resminya, manajamen Woori Bank Korea mengungkapkan skandal tersebut melibatkan perusahaan ekspor lokal berskala menengah dengan nilai kredit USD78,5 juta atau setara Rp1,28 triliun (kurs Rp16.298).
Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary Bank Woori Saudara Wuryanto Suyud mengatakan, publikasi tentang insiden keuangan yang umumkan secara resmi di website Woori Bank Korea, selaku perusahaan induk Bank Woori Saudara merupakan bentuk pengungkapan dan transparansi publik atas kejadian tertentu.
Baca juga: Laba Bank Woori Saudara Turun 26,04 Persen di 2024, Ini Penyebabnya
“Publikasi yang dilakukan Woori Bank Korea sebagai bentuk pengungkapan dan transparansi publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Wuryanto dalam keterangan resminya dikutip 5 Juni 2025.
Lebih jauh dia melanjutkan, saat ini permasalahan tersebut dalam proses pemeriksaan internal. Pihaknya juga menegaskan bahwa, angka dugaan fraud yang dipublikasikan tersebut merupakan angka keseluruhan dari transaksi antara perseroan dengan nasabah yang terkait dengan masalah ini dan bukan nilai kerugian yang pasti.
“Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan. Saat ini, kami tengah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait insiden tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Baca juga: Awas! Ini Modus Fraud Kredit Perbankan yang Paling Sering Terjadi
Di sisi lain, Woori Bank Korea sebagai perusahaan induk, terus memberikan dukungan dan bantuan penuh kepada Bank Woori Saudara. Manajemen juga memastikan bahwa kegiatan operasional dan layanan di seluruh kantor cabang Bank Woori Saudara tetap berjalan normal.
“Bank berkomitmen akan terus menjaga kepercayaan nasabah serta seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya. (*)
Editor: Galih Pratama
