Selain Indra Utoyo, KPK juga sebelumnya mencegah mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto bepergian ke luar negeri. Ia juga telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK pada Kamis, 26 Juni 2025.
Sementara itu, 11 orang lainnya yang ikut dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK masing-masing berinisial DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, ELV, NI, RSK, dan SRD. Komisi antirasuah belum dapat memberitahukan secara lengkap terkait identitas 11 orang ini.
Baca juga: Kasus EDC BRI, KPK Cegah Dirut Allo Bank dan Eks Wadirut BRI
Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pencegahan terhadap 13 orang itu dilakukan karena keterangan dari mereka dibutuhkan KPK dalam proses penyidikan. Dengan demikian, diharapkan belasan orang tersebut dapat bersikap kooperatif.
“Dalam perkara BRI ini, 13 orang telah dilakukan pencegahan ke luar negeri. Hal ini untuk memastikan agar penyidikannya dapat berjalan efektif,” ujar Budi, saat ditemui sejumlah wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 30 Juni 2025.
“Pencegahan sejak 26 Juni… Ini tanggal permohonan ya. Status cekalnya aktif sejak 27 Juni,” imbuhnya.
Terkait kasus ini, KPK sebelumnya juga melakukan penggeledahan di dua lokasi pada Kamis, 26 Juni 2025, yakni Kantor Pusat BRI di kawasan Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah lembaga antirasuah itu resmi membuka penyidikan baru dalam kasus EDC tersebut.
Baca juga: KPK Geledah Kantor Pusat BRI, Terkait Kasus Lama
Kasus Lama, Belum Ada Penetapan Tersangka
Lebih lanjut Budi mengungkap bahwa kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin EDC BRI terjadi pada tahun 2020-2024, dan KPK belum menetapkan pihak-pihak terkait sebagai tersangka.
“Dalam perkara ini, KPK belum menetapkan tersangka atau menggunakan sprindik (surat perintah penyidikan) umum,” ujarnya.
