Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggandeng Bank BRI dalam mewujudkan digitalisasi kepegawaian di lingkungan kerja KemenPAN-RB dengan melakukan peluncuran I dalam pengembangan program e-Government dan kartu identitas multi fungsi KemenPAN-RB
Direktur Manajemen Risiko Bank BRI Kuswiyoto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017 mengatakan, sinergi ini diselenggarakan dalam upaya mewujudkan aparatur negara yang digital, futuristik, dan modern dalam memberikan layanan kepada masyarakat luas khususnya di lingkungan kerja KemenPAN-RB
“Kami siap mendukung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menciptakan digitalisasi manajemen kepegawaian yang lebih modern dan berorientasi pada pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi e-government dan kartu identitas multi fungsi,” ujar Kuswiyoto.
Sebelumnya, pada Desember 2016 Bank BRI dan Kementerian PAN RB telah melakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai komitmen BRI untuk berperan aktif mewujudkan sinergi yang harmonis antar lembaga penyelenggara manajemen aparatur sipil negara yang merupakan tugas pokok, dan fungsi dari Kementerian PAN RB bersama-sama dengan seluruh lembaga terkait.
Dengan adanya MoU yang pernah dilakukan itu, sehingga mampu mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi serta diharapkan juga dapat mewujudkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat serta meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.
Dia menjelaskan, peluncuran program e-Government dan kartu identitas multi fungsi KemenPAN-RB ini merupakan wujud dukungan BRI untuk reformasi birokrasi melalui manajemen pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi yang andal dan mampu memberikan kenyaman kepada masayarakat melalui kecepatan data yang real time online.
“Hal ini, sejalan dengan semangat dan sasaran reformasi birokrasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo, yakni birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan birokrasi yang memiliki orientasi pelayanan publik,” ucapnya.
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, program e-Government yang disepakati ini diharapkan juga dapat di implementasikan di lingkungan lembaga terkait penyelenggara aparatur sipil negara lain agar terwujud reformasi birokrasi dengan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
