Jakarta–Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi kepada sejumlah badan public. Tahun ini, pemeringkatan dilakukan terhadap 7 badan public, yakni Kementrian, Pemerintah Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai Politik Nasional.
“Ini tahun kelima kami melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk melihat ketaatan mereka dalam menjalankan amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008,” jelas Abdulhamid, Ketua KIP.
Abdulhami menerangkan, tahun ini ada 386 badan publik yang ikut dalam proses penilaian atau sekitar 47% dari total badan publik yang ada. “Artinya, belum ada setengahnya. Ini yang harus kita pacu lagi,” tambah dia.
Dari pemeringkatan tersebut, BUMN yang masuk dalam 10 besar hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 oleh Komisi Informasi Pusat adalah PT Taspen, PT Bio Farma, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia, Perum Perhutani, PT INTI, PT Jasa Raharja, PT Pelindo III, PT BTN dan PT Adhi Karya.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyebutkan, pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Hal tersebut sejalan dengan nawacita yang diusung oleh pemerintahan Jokowi-JK.
“Sudah saatnya kita menjalankan pemerintahan yang efektif, bersih, demokratis dan terpercaya, karena saat ini sorotan publik tak dapat dihindarkan lagi,” ujar Rudi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir dalam pemberian penghargaan ketebrukaan informasi memberikan apresiasi terhadap badan publik yang sudah menjalankan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik. Jokowi mengungkapkan, untuk memperoleh kepercayaan publik dibutuhkan semangat untuk membenahi setiap lini kerja agar dapat berjalan dengan baik dan transparan.
“Bukan hanya manusianya saja yang dibenahi, namun sistem untuk pendukungnya juga harus dibenahi. Saat ini bukan jamannya lagi untuk ditutup-tutupi, karena masyarakat sudah semakin cerdan dan kritis,” ujar Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan bahwa pada 2018 mendatang, keterbukaan informasi bukan hanya dalam satu lingkup negara saja akan tetapi sudan masuk dalam tahapan keterbukaan global.
“Kalau kita perhatikan informasi ini setiap detik terus berkembang, isunya juga macam-macam. Kalau sistem kita sudah benar, kita tidak akan takut untuk terbuka,” tambah dia.(*) Rezkiana Nisaputra
