Poin Penting
- Prabowo menghadapi pergantian beruntun pejabat strategis di BI, Kemenkeu, OJK, dan BEI.
- Pengunduran diri Perry Warjiyo dan pergantian para pejabat sektor keuangan memicu tekanan pada IHSG dan rupiah.
- Pelibatan Danantara dalam KSSK memunculkan perdebatan antara kebutuhan stabilitas dan konsolidasi kekuasaan.
Jakarta – Belum genap dua tahun pemerintahan berjalan, Presiden Prabowo Subianto menghadapi pergantian beruntun para penguasa sektor keuangan. Pergeseran itu memunculkan pertanyaan baru: demi stabilitas ekonomi atau konsolidasi kekuasaan?
Nama Perry Warjiyo, Sri Mulyani, Mahendra Siregar, hingga Iman Rachman menjadi sorotan publik. Mereka selama ini berada di simpul penting kebijakan moneter, fiskal, pengawasan, dan pasar modal.
Perubahan posisi terjadi saat pemerintah menghadapi tekanan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pembiayaan besar. Di saat bersamaan, pasar menuntut kepastian arah kebijakan dan kredibilitas lembaga keuangan.
Gelombang pergantian ini tidak dipandang sekadar rotasi birokrasi biasa. Banyak pelaku pasar melihatnya sebagai sinyal perubahan keseimbangan kekuasaan ekonomi di era Prabowo.
Pertanyaan itu semakin menguat karena pergantian terjadi pada lembaga yang menentukan stabilitas sistem keuangan. Setiap perubahan di Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) langsung memengaruhi persepsi investor.
Baca juga: Stop! Danantara di KSSK: Menempatkan “Serigala” di Kandang “Domba”
Guncangan dari BI
Prabowo menerima pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI pada Minggu, 26 Juli 2026. Pemerintah mengumumkan keputusan tersebut sehari setelah surat diterima Presiden.
Pasca-pengumuman, IHSG sempat tertekan dan bergerak fluktuatif sepanjang perdagangan Senin. Pada penutupan, IHSG melemah 10,64 poin atau turun 0,17 persen ke level 6.185,75.
Rupiah juga ikut melemah setelah kabar pengunduran diri gubernur bank sentral diumumkan. Mata uang domestik ditutup di level Rp18.009 per dolar AS pada akhir perdagangan.
Perry memimpin Bank Indonesia sejak 2018 dan belum genap menjalani dua periode kepemimpinan. Sebelumnya, ia menjabat Deputi Gubernur BI pada periode 2013–2018.
Sesuai ketentuan, Destry Damayanti menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI. Pemerintah juga mulai menyiapkan calon gubernur definitif untuk diajukan kepada DPR.
Beberapa nama masuk bursa calon gubernur BI definitif pengganti Perry Warjiyo. Di antaranya Burhanuddin Abdullah, Thomas Djiwandono, dan Purbaya Yudhi Sadewa.
Anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar mengingatkan pentingnya menjaga independensi bank sentral. Menurutnya, kebijakan moneter harus bebas dari kepentingan politik jangka pendek.
Pengunduran diri Perry menjadi titik penting bagi stabilitas moneter dan ekspektasi pasar. Bank Indonesia dipandang sebagai jangkar utama nilai tukar dan kepercayaan investor.
Pergeseran di OJK dan BEI
Sebelum mundurnya Perry, pejabat sektor keuangan lain lebih dulu meninggalkan jabatannya. Sebagian pengunduran diri terjadi serempak pada akhir Januari 2026.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar resmi mundur pada 30 Januari 2026. Keputusan itu diikuti Inarno Djajadi dan Aditya Jayaantara.
Mereka menyebut langkah tersebut sebagai tanggung jawab moral atas tekanan pasar. Saat itu, IHSG mengalami penurunan tajam dan pasar modal kehilangan peringkat investasi MSCI.
Pada hari yang sama, Direktur Utama BEI Iman Rachman juga menyatakan mundur dari jabatannya. Ia mengaitkan keputusan itu dengan gejolak pasar dan penghentian sementara perdagangan.
Rangkaian pengunduran diri tersebut memperbesar tekanan terhadap kepercayaan pasar domestik. Pelaku pasar menilai komunikasi dan respons otoritas saat gejolak terjadi menjadi sorotan utama.
Baca juga: Komisi XI DPR Ingatkan Gubernur BI Pengganti Perry Wajib Jaga Independensi
Prabowo Akhiri Era Panjang Sri Mulyani
Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, 8 September 2025. Serah terima jabatan dilakukan sehari setelah pelantikan di Istana Negara.
Pergantian itu disebut berlangsung sangat mendadak. Sri Mulyani dikabarkan menerima informasi pergantian sekitar satu jam sebelum pelantikan.
Pada hari yang sama, agenda rapat Sri Mulyani dengan Presiden tiba-tiba dibatalkan. Kabar pergantian diterima saat ia memimpin rapat bersama pejabat tinggi kementeriannya.
Pemerintah tidak menyebut Sri Mulyani mundur ataupun dicopot dari kabinet. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan perubahan merupakan hak prerogatif presiden.
Prasetyo menyatakan keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap formasi kabinet. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci alasan pergantian Menteri Keuangan.
Pergantian Sri Mulyani memicu respons beragam di pasar keuangan. IHSG turun 1,66 persen setelah kabar reshuffle muncul ke publik.
Sehari kemudian, indeks kembali melemah 1,78 persen setelah serah terima jabatan selesai dilakukan. Pelemahan itu mencerminkan kekhawatiran sebagian pelaku pasar terhadap arah fiskal pemerintah.
Bagi banyak pelaku pasar, pergantian ini menandai berakhirnya simbol disiplin fiskal Indonesia. Sri Mulyani selama hampir satu dekade identik dengan kredibilitas pengelolaan anggaran negara.
Baca juga: Danantara Masuk Orbit KSSK, Purbaya Tegaskan Tak Punya Hak Suara
Stabilitas atau Konsolidasi Kekuasaan?
Pemerintah menunjuk Destry Damayanti untuk menjaga stabilitas moneter sementara waktu. Di saat bersamaan, koordinasi sektor keuangan diperluas melalui konsep Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK Plus.
Konsep tersebut melibatkan Danantara dalam pengambilan keputusan stabilitas sistem keuangan. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana pada 27 Juli 2026.
Meski begitu, Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Danantara tak punya hak suara dalam menentukan keputusan.
Rapat perdana KSSK Plus dihadiri Menkeu, Pjs Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, LPS, dan Danantara. Pemerintah ingin kebijakan fiskal dan moneter terhubung dengan kebutuhan perekonomian riil.
CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pelibatan itu bertujuan memperkuat dampak kebijakan ekonomi. Menurutnya, koordinasi diperluas agar kebijakan lebih terasa bagi dunia usaha.
Destry mengatakan Presiden meminta koordinasi antarlembaga diperkuat sebelum kebijakan dijalankan. Setiap kebijakan harus diselaraskan agar arah ekonomi tetap konsisten.
Namun, pelibatan Danantara juga menuai kritik dari sejumlah ekonom dan pengamat. Mereka menilai langkah itu berpotensi mengaburkan batas kewenangan dan memicu konflik kepentingan.
Pelibatan Danantara ke dalam KSSK dinilai bukan sekadar usul teknokratis, tapi manuver politik yang berpotensi mengubah arsitektur pengawasan keuangan negeri ini secara fundamental.
Langkah mencampurbaurkan KSSK selaku regulator dengan Danantara sebagai operator dianggap berbahaya karena menjadi tidak jelas tata kelolaannya.
Selain itu, Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Apindo Aviliani menilai pihak yang semestinya terlibat dalam KSSK adalah dari kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, karena erat kaitannya dengan pembuatan kebijakan ekonomi.
“Sehingga, itu ada alignment antara mana yang mesti dibiayai, dengan sektor riilnya sudah siap atau belum. Jadi tidak hanya tuntutan intermediasinya yang dituntut naik, tapi sektor riilnya tidak siap,” katanya dikutip Antara.
Di titik ini, publik melihat dua narasi yang berjalan bersamaan. Pemerintah berbicara tentang stabilitas, sementara kritik mengarah pada konsolidasi pengaruh di sektor keuangan.
Pergantian para penjaga keuangan belum otomatis berarti krisis kebijakan. Namun, pasar akan menilai apakah perubahan ini memperkuat independensi lembaga atau justru memusatkan kendali di era Prabowo. (*)
Editor: Galih Pratama
