Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto memastikan bahwa pelayanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 akan pulih kembali pada bulan Juli 2024.
“Untuk layanan menggunakan PDNS 2 bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024,” ujar Hadi usai menggelar rapat tingkat menteri yang dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Wakil Menteri BUMN terkait perkembangan penanganan PDNS 2 di Jakarta, 1 Juli 2024.
Hadi melanjutkan, pihaknya dan jajaran kementerian komunikasi dan informatika serta BSSN akan melakukan back up berlapis PDNS 2 oleh hot site yang berada di Batam.
Baca juga: Edan! Data “Dibegal”, Kok Bak “Dijogeti Aja”, Amankah Nasib Uang Anda di Bank?
“Situs yang ada di Batam nanti akan mem-backup dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,” jelasnya.
Ia menjelaskan, situs di Batam tersebut berfungsi sebagai Disaster Recovery Center (DRC) yang mampu memberikan pelayanan secara autocid dan interaktif
“Sehingga kalau kita melihat kejadian kemarin imigrasi tidak bisa melayani kepada masyarakat, dharapkan tidak terulang lagi. Kita tingkatkan kemampuannya agar bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di PDNS seperti yang terjadi sebelumnya,” kata Hadi.
Hadi juga menegaskan, bahwa setiap tenant atau Kementerian juga harus memiliki back up data.
“Ini mandatory tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional Pusat Data Nasional Sementara berjalan ada gangguan, masih ada back up, yaitu hot site yang ada di Batam” bebernya.
Baca juga: PDN Diretas Hacker, CIMB Niaga Perkuat Fondasi Sistem IT
“Bisa autocit interaktif service dan setiap pemilik data center juga memiliki backup, sehingga paling tidak ada tiga sampai empat lapis backup tersebut,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan backup dengan cloud cadangan secara zonasi. Ini bertujuan untuk menyimpan data-data yang sifatnya umum dan statistik.
“Jadi nanti ada data-data yang sifatnya umum dan seperti statistik dan sebagainya akan disimpan di cloud, sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” jelas Hadi.
Sementara untuk meningkatkan keamanan siber, BSSN akan menyambungkan sistem ke komando kendali di Ragunan dan mengaktifkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang akan memonitor dan memberikan notifikasi jika ada aksi mencurigakan.
“Kami diperintah Presiden untuk meninjau kembali peraturan atau instruksi terkait operasional siber, termasuk BSSN dan jajarannya, agar komando kendali mudah dijalankan jika terjadi masalah,” jelas Hadi.
Di sisi lain, Hadi mengimbau agar para pengguna layanan tetap berhati-hati dalam penggunaan password, yang akan dimonitor oleh BSSN.
“Dari hasil forensik, kami mengetahui bahwa penggunaan password yang sembarangan menyebabkan permasalahan serius. Penegakan hukum oleh BSSN dan aparat akan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya. (*)
Editor : Galih Pratama
