Poin Penting:
- Danantara hadir dalam rapat KSSK sebagai undangan tanpa hak suara.
- Pemerintah menilai pelibatan Danantara tidak memerlukan revisi UU P2SK.
- Masukan Danantara dipakai untuk melengkapi pembacaan regulator terhadap kondisi bisnis.
Jakarta – Pemerintah mulai memperluas koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan melibatkan Danantara atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini muncul saat pasar mencermati transisi kepemimpinan Bank Indonesia (BI).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi Danantara hanya sebagai undangan. Lembaga itu tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
Kepastian itu disampaikan usai rapat koordinasi KSSK, Selasa (28/7). Purbaya menyebut seluruh peserta sepakat mempererat koordinasi kebijakan ekonomi.
“Rapat berlangsung amat dinamis dan semua setuju untuk berkoordinasi bekerja lebih erat,” ujar Purbaya di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta.
Baca juga: KSSK Gelar Rapat Tertutup Bersama DPR, Soroti Koordinasi Kebijakan
Danantara Dilibatkan, tetapi Bukan Pengambil Keputusan
Purbaya menjelaskan keterlibatan Danantara tidak mengubah struktur KSSK. Pemerintah tetap memosisikannya di luar pengambil keputusan.
Menurut dia, Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memungkinkan KSSK mengundang pihak lain. Ketentuan itu tidak memerlukan revisi aturan.
“Dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara,” tegas Purbaya.
Baca juga: Prabowo Minta Danantara Dilibatkan dalam Setiap Keputusan KSSK
Ia mengatakan Danantara hanya memberi masukan dan mengikuti proses pembahasan. Jika isu menyangkut kepentingan bisnis tertentu, lembaga itu akan keluar dari proses pengambilan keputusan.
“Kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis, Danantara akan keluar,” katanya.
Purbaya Jawab Isu Konflik Kepentingan
Keterlibatan Danantara memunculkan pertanyaan soal potensi konflik kepentingan. Isu itu terkait penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Purbaya menilai mekanisme pengaturan sudah cukup jelas. Danantara tidak ikut menentukan keputusan akhir KSSK.
Menurut dia, pembahasan saat ini masih bersifat umum. Karena itu Danantara masih dapat mendengarkan keputusan yang diambil regulator.
KSSK Perlu Informasi Dunia Bisnis
Purbaya mengakui regulator sering melihat kondisi ekonomi dari data. Pendekatan itu dinilai perlu dilengkapi informasi lapangan.
Masukan dari Danantara dianggap membantu membaca kondisi bisnis secara lebih nyata. Informasi tersebut diharapkan membuat kebijakan lebih tepat sasaran.
“Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan,” kata Purbaya.
Ia menambahkan KSSK membutuhkan perspektif pelaku yang mengelola bisnis besar. Dengan begitu, risiko salah membaca data dapat dikurangi.
Pelibatan Danantara menjadi sinyal perluasan koordinasi ekonomi pemerintah. Namun, batas kewenangannya tetap dijaga agar keputusan KSSK berada di tangan regulator.
Dengan skema itu, pemerintah mencoba memperluas koordinasi ekonomi tanpa mengubah struktur formal KSSK. Posisi Danantara tetap sebagai pemberi masukan, bukan penentu keputusan stabilitas sistem keuangan. (*)
Editor: Yulian Saputra
