Oleh Mahendra Siregar, Pemerhati Geopolitik
PADA 3 Juni 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) meloloskan War Powers Resolution (WPR) dengan selisih tipis, 215 berbanding 208. Empat anggota Partai Republik – Thomas Massie dari Kentucky, Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania, Tom Barrett dari Michigan, dan Warren Davidson dari Ohio – memilih bergabung dengan seluruh Demokrat dan menentang posisi kepemimpinan partainya.
Meskipun secara prosedural WPR hampir pasti tidak akan menjadi undang-undang, pemungutan suara di DPR AS ini tetap memiliki implikasi strategis. Ia mengirimkan sinyal politik bahwa konsensus domestik di Washington mengenai keberlanjutan kebijakan militer terhadap Iran makin tidak solid. Dalam konteks negosiasi internasional, perubahan persepsi seperti ini dapat memengaruhi perhitungan pihak lain, bahkan sebelum kebijakan formal benar-benar berubah.
Secara hukum, pemungutan suara ini kemungkinan tidak akan mengubah jalannya perang. Senat belum meloloskan resolusi serupa dalam bentuk joint resolution. Kalaupun nantinya lolos, hampir pasti akan menghadapi veto Presiden Donald Trump. Selain itu, tidak ada indikasi bahwa pendukung WPR memiliki mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk membatalkan veto tersebut.
Pemerintahan Trump juga telah menegaskan interpretasi bahwa WPR tidak mengikat secara operasional dalam situasi saat ini. Gedung Putih menyatakan bahwa resolusi tersebut dipandang sebagai bentuk legislative veto yang inkonstitusional, sementara gencatan senjata yang berlaku sejak April digunakan sebagai dasar bahwa tidak ada operasi tempur aktif yang perlu dihentikan.
Namun, membaca peristiwa 3 Juni semata-mata sebagai kekalahan prosedural bagi kubu anti-perang adalah kesimpulan yang terlalu cepat. Yang berubah bukan status hukum konflik, melainkan lingkungan politik yang mengelilinginya – terutama dalam kaitannya dengan negosiasi yang sedang berlangsung antara Washington dan Teheran.
Baca juga: Eksternalitas Perang Iran dan Perekonomian
Keretakan yang Mulai Terlihat
Empat suara pembelot dari Partai Republik memang bukan angka besar. Tapi, politik tidak selalu bergerak berdasarkan jumlah semata. Kadang yang lebih penting adalah siapa yang membelot dan alasan di balik pembelotan itu.
Dalam kasus ini, Thomas Massie dan Warren Davidson bukanlah kejutan. Keduanya sudah lama dikenal sebagai tokoh libertarian-konstitusionalis yang konsisten menentang penggunaan kekuatan militer tanpa otorisasi Kongres. Sikap mereka terhadap perang Iran sejalan dengan posisi yang telah mereka pegang selama bertahun-tahun.
Yang lebih menarik justru Brian Fitzpatrick dan Tom Barrett. Fitzpatrick mewakili distrik kompetitif di Pennsylvania, sementara Barrett secara terbuka mengaitkan sikapnya dengan keresahan konstituen mengenai dampak ekonomi perang. Ketika Fitzpatrick mengatakan bahwa “melanggar hukum bukan pilihan”, pernyataan itu tentu mengandung dimensi prinsip. Namun, sulit mengabaikan bahwa ia juga membaca arah opini politik di daerah pemilihannya.
Inilah yang membuat hasil pemungutan suara ini lebih signifikan. Untuk pertama kalinya sejak operasi militer dimulai pada Februari, terdapat catatan resmi bahwa dukungan terhadap kebijakan perang tidak solid, bahkan di dalam partai presiden sendiri. Sebagian dari keretakan ini tampaknya berkaitan dengan tekanan politik di tingkat daerah pemilihan para anggota DPR. Situasi yang tercatat secara publik seperti ini sering kali memiliki konsekuensi politik yang lebih besar daripada sekadar selisih suara.
Hal lain yang patut dicermati adalah pernyataan Ketua DPR AS, Mike Johnson, sebelum pemungutan suara. Ia memperingatkan bahwa WPR dapat melemahkan posisi tawar Trump dalam negosiasi dengan Iran. Pernyataan itu tentu dimaksudkan sebagai argumen untuk menolak resolusi tersebut.
Namun, di saat yang sama, peringatan semacam itu menunjukkan bahwa dinamika politik domestik AS dipandang relevan terhadap proses negosiasi yang sedang berlangsung. Bahkan, para pendukung kebijakan pemerintah mengakui bahwa persepsi mengenai tingkat dukungan politik di Washington dapat memengaruhi perhitungan pihak lain di meja perundingan.
Dampaknya terhadap Perundingan
Dari sudut pandang Teheran, nilai utama WPR bukan terletak pada peluangnya menjadi undang-undang. Nilainya terletak pada informasi politik yang dikirimkan oleh pemungutan suara itu.
Negosiator Iran kemungkinan tidak perlu menunggu proses legislasi selesai untuk mulai membaca arah politik di Washington. Yang dapat mereka lihat adalah menguatnya perdebatan mengenai legitimasi dan keberlanjutan keterlibatan militer Amerika Serikat di Iran, meskipun masih berada dalam ruang politik domestik.
Akibatnya, ancaman bahwa Washington sewaktu-waktu dapat meningkatkan tekanan militer kemungkinan tidak lagi dipersepsikan dengan tingkat kepastian yang sama seperti beberapa bulan sebelumnya. Bukan karena kapasitas militer Amerika Serikat berubah, melainkan karena muncul indikasi bahwa dukungan politik domestik terhadap eskalasi tersebut tidak sepenuhnya stabil.
Dalam kerangka tiga paket perundingan yang diuraikan dalam tulisan 12 Mei 2026, isu batas pengayaan uranium dan mekanisme internasional pengelolaan Selat Hormuz masih menjadi titik utama negosiasi. Setelah pemungutan suara WPR, Teheran berpotensi memiliki tambahan insentif untuk menguji sejauh mana perubahan dinamika politik di Washington dapat diterjemahkan menjadi ruang tawar yang lebih luas dalam perundingan.
Tuntutan lain, seperti kompensasi kerugian perang atau pencairan aset yang dibekukan, juga dapat muncul lebih awal atau memperoleh bobot lebih besar dalam urutan pembahasan apabila Iran menilai ruang manuver Washington sedang menyempit. Demikian pula, prasyarat Iran terkait operasi Israel di Lebanon dapat ikut masuk dalam kalkulasi, meskipun DPR AS tidak memiliki kewenangan langsung atas kebijakan tersebut. Dalam praktiknya, meningkatnya perdebatan di Washington tetap dapat memperluas tekanan politik yang harus diperhitungkan oleh seluruh pihak.
Dalam konteks seperti ini, Iran dapat saja melihat ruang untuk meningkatkan tuntutan sebelum memberikan konsesi yang signifikan.
Baca juga: Mitigasi Risiko Perang AS-Israel Vs Iran bagi Perbankan
Perkembangan yang Perlu Dicermati
Dalam beberapa minggu ke depan, setidaknya ada beberapa perkembangan yang layak dicermati. Di tingkat legislatif, pertanyaannya adalah apakah Senat akan meloloskan joint resolution sebelum akhir Juni – langkah yang akan menambah tekanan secara substansial, meskipun tetap belum cukup untuk membatalkan veto.
Di meja perundingan, indikatornya adalah apakah posisi Iran akan kembali kepada perundingan dan bergeser menjadi lebih keras, khususnya terkait pengaturan Selat Hormuz, sebagai respons terhadap perubahan persepsi atas dukungan domestik Washington. Dan, di jalur mediasi, intensitas keterlibatan Pakistan akan menjadi salah satu sinyal paling dapat diandalkan mengenai apakah kedua pihak masih bergerak menuju kesepakatan atau sedang mengonsolidasi posisi masing-masing.
Posisi Presiden Trump menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus: tekanan legislatif di dalam negeri dan dinamika posisi tawar Iran di meja perundingan. Pertanyaan yang lebih menentukan bukan apakah ia akan menolak WPR – karena kemungkinan besar akan ditolak – melainkan berapa harga diplomatik yang harus dibayar Washington untuk mencapai kesepakatan, dan apakah kesepakatan tersebut masih dapat dipresentasikan sebagai hasil dari posisi yang kuat. (*)
