Jakarta – Di tengah kenaikan harga-harga komoditas pangan, inflasi ibukota pada bulan pertama di tahun 2018 cukup terkendali. Inflasi Jakarta pada Januari 2018 tercatat sebesar 0,43 persen (mtm) atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata tiga tahun sebelumnya yakni 0,27 persen (mtm). Namun perkembangan inflasi di Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional, yang tercatat sebesar 0,62 persen (mtm).
Sedangkan jika dilihat secara tahunan (yoy) laju inflasi DKI Jakarta di Januari 2018 tercatat sebesar 3,14 persen. Meningkatnya inflasi kelompok volatile food menjadi penyumbang utama inflasi bulan ini. Hal ini tercermin dari inflasi kelompok pengeluaran bahan makanan yang mencapai 2,28 persen (mtm). Kenaikan harga daging ayam ras dan beras menjadi pemicu utama inflasi kelompok pengeluaran ini.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Fadjar Majardi mengatakan, masing-masing komoditas tersebut naik sebesar 5,39 persen dan 6,27 persen (mtm). Kenaikan harga daging ayam ras disebabkan oleh dampak lanjutan dari berkurangnya pasokan Day Old Chick (DOC), serta distribusi vaksin ayam yang belum merata. Adapun kenaikan harga beras disebabkan oleh menurunnya pasokan beras dari daerah produsen.
Menurutnya, saat ini, tanaman padi di beberapa daerah sentra utama masih dalam masa tanam, yang berdampak pada terbatasnya pasokan. Namun, langkah BUMD pangan DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, menahan gejolak harga beras lebih lanjut di Ibukota, melalui tata kelola stok manajemen di Pasar Beras Induk Cipinang, kegiatan operasi pasar beras bersama Bulog, pengawasan di gudang-gudang dan komunikasi yang baik kepada masyarakat.
Sementara itu, kata dia, kelompok inti masih bergerak relatif terkendali. Adanya kenaikan upah pembantu rumah tangga, emas perhiasan dan komoditas lain yang terdampak kenaikan harga pangan, tidak terlalu berpengaruh terhadap pergerakan inflasi inti yang berlebih. Upah pembantu rumah tangga naik sebesar 1,82% (mtm) seiring kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018.
Kemudian untuk harga emas perhiasan juga naik sebesar 1,25 persen (mtm) yang terkait dengan kenaikan harga emas internasional. Adapun kenaikan harga pangan diikuti dengan kenaikan komoditas lainnya, terutama nasi dengan lauk yang naik sebesar 1,44 persen (mtm). Namun, masih relatif terjaganya tekanan permintaan masyarakat serta nilai tukar yang terkendali, mampu menjaga inflasi inti secara keseluruhan.
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, bahwa terkendalinya inflasi Januari 2018 terutama dikontribusi oleh kelompok administered prices yang menglami deflasi. Walau terdapat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti pertamax dan pertalite, tarif transportasi yang turun cukup dalam mampu menarik kelompok administered prices ke bawah.
“Tarif angkutan udara dan kereta api masing-masing turun sebesar 9,07 persen (mtm) dan 6,49 persen (mtm), seiring dengan berakhirnya libur panjang akhir tahun,” ujar Fadjar dalam siaran persnya yang dikutip, Jumat, 2 Februari 2018
Dengan memerhatikan berbagai perkembangan harga di pasar serta bauran kebijakan pemerintah terhadap komoditas terkait energi, inflasi pada Februari 2018 diperkirakan tetap terkendali. Harga beras diprakirakan juga tidak terlalu bergejolak, seiring dengan mulai masuknya panen raya di beberapa daerah sentra, serta masuknya beras impor.
Selain itu, pemerintah telah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga komoditas energi bersubsidi. Adapun apabila terdapat kenaikan harga BBM nonsubsidi, tidak berdampak signifikan terhadap inflasi secara keseluruhan. Berbagai kebijakan pemerintah dan perkembangan harga yang ada telah diperhitungkan dengan matang dan tetap mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen plus minus 1 persen.
Penguatan koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Pusat melalui TPID sangat diperlukan untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi tahun 2018, terutama dari volatile food. Tekanan inflasi volatile food diprakirakan berasal dari terbatasnya pasokan sejumlah bahan pangan utama. Komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga energi, turut menjaga inflasi kelompok administered prices.
“Menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang ada, diperlukan sinkronisasi kebijakan yang didukung dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak,” ucapnya. (*)
